Page 274 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021
P. 274

Judul               WH Tegaskan Tak Akan Revisi UMP dan UMK 2022 Selama Tidak Ada
                                    Perintah Pusat
                Nama Media          rctiplus.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1832456/wh-tegaskan-
                                    tak-akan-revisi-ump-dan-umk-2022-selama-tidak-ada-perintah-pusat
                Jurnalis            Nasional
                Tanggal             2021-12-23 11:05:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              SERANG Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) menegaskan selama tidak ada instruksi dari
              pemerintah pusat, dirinya tidak akan merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum
              Kabupaten (UMK) 2022 sebesar 5,4 persen. Diketahui, buruh meminta adanya revisi UMP dan
              UMK 2022. Saya patuh terhadap aturan yang berlaku, dan tidak akan merevisi keputusan selama
              tidak  ada  instruksi dari pemerintah  pusat,  dan sampai  saat  ini  tidak  ada  instruksi  revisi dari
              pemerintah pusat, Tegas WH.



              WH TEGASKAN TAK AKAN REVISI UMP DAN UMK 2022 SELAMA TIDAK ADA
              PERINTAH PUSAT
              SERANG Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) menegaskan selama tidak ada instruksi dari
              pemerintah pusat, dirinya tidak akan merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum
              Kabupaten (UMK) 2022 sebesar 5,4 persen. Diketahui, buruh meminta adanya revisi UMP dan
              UMK 2022.

              Saya patuh terhadap aturan yang berlaku, dan tidak akan merevisi keputusan selama tidak ada
              instruksi dari pemerintah pusat, dan sampai saat ini tidak ada instruksi revisi dari pemerintah
              pusat, Tegas WH.
              WH  juga  mengaku,  dalam  menentukan  besaran  kenaikan  UMP  dan  UMK  2022  sudah  sesuai
              dengan ketentuan yang ada.

              Penetapan UMP dan UMK sudah sesuai ketentuan dan aturan yang tertuang dalam Undang-
              undang  (UU)  Nomor  11  tahun  2021  dan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  nomor  36  tahun  2021
              tentang pengupahan, ujar WH.

              Ketua  DPD  Serikat  Pekerja  Nasional  (SPN)  Banten,  Intan  Indria  Dewi  mengatakan,  aksi
              demonstrasi ini menuntut Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) untuk segera merevisi UMK
              2022. Dimana buruh menuntut kenaikan UMK sebesar 5,4 persen.

                                                           273
   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279