Page 277 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021

Sejahtera Indonesia), SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), dan pakar ekonomi di Gedung
UPTD BLK Kompleks Dinas Sosial, Jalan Gunung Leuser Kota Tebingtinggi, Rabu (22/12).
"UMK Tebingtinggi sebagaimana dimaksud, merupakan upah terendah dan hanya berlaku bagi
pekerja yang mempunyai masa kerja nol tahun sampai dengan satu tahun. Sedangkan bagi
pekerja yang punya masa kerja satu tahun atau lebih, pengusaha wajib memberlakukan
ketentuan struktur dan skala upah, dan dituangkan dalam peraturan persyaratan kerja yang
berlaku di perusahaan," ungkap Iboy.

Menurut Iboy, SK Gubernur Sumut ini mulai berlaku pada 11 Januari 2022, dan pada saat
keputusan tersebut berlaku, maka SK Gubernur Sumut No: 188.44/584/KPTS/2020 tertanggal
20 November 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam hal menentukan kenaikan UMK Tebingtinggi, Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi
Hasibuan, dalam arahannya mengatakan, turut mempertimbangkan ekonomi Kota Tebingtinggi
yang masih terkontraksi dalam posisi minus 5.
"Semua ingin kenaikan maksimal. Tapi kita harus mengetahui, ekonomi masih terkontraksi
(aktivitas ekonomi agregrat menurun), minus 5. Kontraksi inilah yang membuat kita harus
mewaspadainya," tuturnya.

Mengakhiri sambutan, Umar berharap, agar pekerja dan pengusaha bersatu untuk memajukan
industri ekspor, serta mengikuti protokol kesehatan (prokes) Covid-19 dengan baik, dan
memberikan perlindungan bagi pekerja terhadap keselamatan kerja dan kesehatannya, yang
diimbau agar pengusaha dapat mendata para pekerjanya.

“Turut hadir Kepala Dinas Kominfo Dedi Parulian Siagia, Plt Kabag Perekonomian dan
SDAZahidin, perwakilan BPS, Ketua Apindo Kota Tebingtinggi Sayed, Budi Dharma, dan pakar
ekonomi Mangasi Sinurat, perwakilan SPSI, perwakilan SBSI, serta perwakilan pekerja se-Kota
Tebingtinggi. (ian/saz)
Caption:

PAPARAN: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Kepala Dinas
Ketenagakerjaan Iboy Hutapea, saat memaparkan UMK Tebingtinggi 2022.

276