Page 275 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021
P. 275
Kita masih menuntut (kenaikan UMK 2022) 5,4 persen. Dengan dasar pertumbuhan ekonomi
dan inflasi nasional, kata Intan.
Intan juga menilai, Gubernur Banten seharusnya mencontoh kepala daerah lain dalam
menentukan besaran kenaikan UMK 2022 tanpa berpatokan pada PP Nomor 36 Tahun 2021
tentang pengupahan.
Gubernur (DKI Jakarta) Anis Baswedan sudah merevisi UMK 2022. Alasannya merujuk data inflasi
dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan pertimbangan bagaimana meningkatkan daya beli
masyarakat, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi di Jakarta, paparnya.
Harusnya Gubernur Banten juga berpatokam ke arah sana. Jangan berpatokan PP 36, ada nilai-
nilai kemanusiaan yang jadi pertimbangan. Kan di sini bisa mencontoh DKI Jakarta, Gubernur
Sumatera Barat yang (dalam menetapkan UMK) tidak berpatokan pada PP 36, sambungnya.
Sementara besaran UMK 2022 yang ditandatangani oleh Gubernur Banten pada awal Desember
lalu adalah sebagai berikut, Kabupaten Pandeglang tidak ada kenaikan atau tetap Rp
2.800.292.64., Kabupaten Lebak naik menjadi Rp 2.773.590.40 dari Rp 2.751.313.81 atau naik
0,81 persen. Kabupaten Serang tidak ada kenaikan atau tetap Rp 4.215.180.86., Kabupaten
Tangerang tidak ada kenaikan atau tetap Rp 4.230.792.65.
Kota Tangerang naik menjadi Rp 4.285.798.90 dari Rp 4.262.015.37 atau naik 0,56 persen, Kota
Tangerang Selatan naik menjadi Rp 4.280.214.51 dari Rp 4.230.792.65 atau naik 1,17 persen.
Kota Cilegon naik menjadi Rp 4.340.254.18 dari Rp 4.309.772.64 atau naik 0,71 persen. Kota
Serang naik menjadi Rp 3.850.526.18 dari Rp 3.830.549.10 atau naik 0,52 persen.( Mir/Red)
274
