Page 290 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021

Agustus 2021. Kepolisian menilai kejadian tersebut karena tidak ada pejabat yang menerima
penyampaian aspirasi buruh terkait tuntutan revisi upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022.
"Dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok buruh ingin berdiskusi atau beraudiensi
menyampaikan aspirasinya kepada gubernur Banten atau pejabat pemerintah, namun tidak ada
pejabat yang bersedia menemui," ujar Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga, Kamis,
23 Desember 2021.

Menurut Shinto pihaknya telah memfasilitasi perwakilan massa buruh untuk masuk dan
melakukan audensi, namun setelah sampai ke dalam kantor gubernur, tidak tersedia tempat
untuk beraudensi.

"Massa buruh pun menerobos masuk ke dalam ruang kerja gubernur dan menemukan memang
gubernur sedang tidak berada di kantor," katanya.

Shinto menambahkan massa buruh yang telah masuk itu, mengambil beberapa minuman yang
ada di dalam kulkas juga di atas meja dan di dalam ruangan kerja gubernur.

"Namun tidak ada perusakan terhadap benda apa pun di dalam ruang kerja gubernur dari aksi
massa buruh tersebut," ucap dia.

Shinto menyayangkan tindakan sejumlah buruh tersebut. Ia juga prihatin tidak ada pejabat
representatif dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan tempat yang dapat digunakan
untuk menerima audiensi massa guna berdialog dan berdiskusi.
"Polda Banten mempersilakan pihak Pemprov Banten untuk melaporkan peristiwa tersebut untuk
dapat diproses melalui mekanisme hukum pidana," jelasnya.

Shinto menambahkan pascaperistiwa tersebut, pihak Polres Serang Kota melakukan pengecekan
bersama pihak Pemprov Banten dengan hasil tidak menemukan adanya kerusakan terhadap
barang dalam ruang kerja Gubernur Banten.

"Polda Banten terus mengimbau massa buruh untuk dapat menahan diri dan tetap persuasif
dalam menyampaikan aspirasinya," imbuh dia.

289