Page 292 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021
P. 292
Ringkasan
Buruh dari berbagai serikat menduduki Kantor Gubernur Banten saat berunjuk rasa menuntut
revisi upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022. Aksi tersebut dilakukan lantaran buruh
kecewa tuntutannya tak juga dikabulkan.
BURUH DUDUKI KANTOR GUBERNUR BANTEN
Buruh dari berbagai serikat menduduki Kantor Gubernur Banten saat berunjuk rasa menuntut
revisi upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022. Aksi tersebut dilakukan lantaran buruh
kecewa tuntutannya tak juga dikabulkan.
Sebelum menduduki Kantor Gubernur Banten, buruh terlebih dahulu berorasi di depan Gerbang
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) sejak siang hari. Meski demikian, aksi
mereka tak mendapat respons.
Buruh aksinya memaksa masuk ke KP3B dan terjadilah aksi dorong-dorongan dengan aparat
yang berjaga.Lantaran jumlah yang lebih banyak, buruh berhasil menjebol pengawalan di
Gerbang KP3B dan terus masuk hingga ke depan Kantor Gubernur Banten.
Sempat tertahan beberapa saat, buruh kembali merangsek masuk hingga berhasil masuk ke
ruang kerja Gubernur Banten. Meski demikian, buruh tak menemukan Gubernur Banten sehingga
akhirnya mereka menduduki Kantor Gubernur Banten.
Aksi tersebut tak berlangsung lama, buruh langsung kembali ke lokasi titik awal aksi unjuk rasa.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Serikat Pekerja Nasional (SPN) Provinsi Banten Intan
Indria Dewi mengatakan, buruh kembali mendatangi KP3B dengan tuntutan yang sama. Buruh
tetap meminta agar UMK 2022 direvisi.
"Menuntut agar gubernur merevisi UMK yang berlaku. Kita dengan argumentasi 5,4 persen
berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi," ujarnya. Ia menuturkan, buruh cukup heran
mengapa Gubernur Banten enggan merevisi UMK 2022.
Seharusnya, Gubernur Banten berani mengambil sikap seperti yang dilakukan Gubernur DKI
Anies Baswedan. "Alasan dari Gubernur Anies Baswedan merevisi atas dasar pertumbuhan
ekonomi dan inflasi nasional serta yang dipertimbangkan bagaimana meningkatkan daya beli
masya rakat sehingga mempercepat pemulihan ekonomi," katanya.
Seharusnya kata Intan, Gubernur Banten juga mengikuti apa yang telah dilakukan oleh kepala
daerah yang lain. Sebab, hal serupa juga dilakukan oleh sejumlah kepala daerah lainnya. "Tidak
hanya Gubernur Jakarta, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Jawa Barat (juga).
Sehingga Gubernur Banten tidak ada ketakutan untuk merevisi SK UMK," tegasnya. Sebelumnya,
Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menegaskan, akan tetap konsisten dengan besaran UMK
2022 yang sudah ditetapkannya.
Penetapan UMK yang sudah disahkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor
561/Kep.282- Huk/2021. Keputusan dikeluarkan berdasarkan hasil pembahasan antara
perwakilan buruh di Dewan Pengupahan dengan pihak perusahaan yang tergabung dalam
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
"Posisi Pemprov Banten tentu hanya sebagai fasilitator saja, karena yang menentukan besaran
kenaikan itu mereka yang kemudian diperkuat dengan SK," tuturnya. Mantan Walikota
291
