Page 34 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021
P. 34
Gubernur WH mengaku tidak bisa membayangkan andaikan saat itu berada di ruang kerjanya.
Menyesalkan tindakan buruh memaksa masuk ruangan kerja tapi tidak ada upaya
mempertahankan atau melindungi.
"Ini seharusnya menjadi perhatian masyarakat juga negara. Keputusan itu harus di back up,"
ungkapnya.
Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan Pejabat Negara yang harus terlindungi dari perbuatan
anarkis. Demonstrasi atau menyampaikan pendapat dimuka umum ada aturannya dan
disampaikan dengan cara-cara yang baik serta menggunakan etika.
"Bisa jadi preseden semua Gubernur, Bupati dan Walikota nanti pada takut untuk mengambil
keputusan. Kita juga diikuti oleh peraturan-peraturan yang menentukan," ucap Gubernur WH.
Dikatakan, pihaknya bukan takut pada sanksi administratif. Namun lebih melihat pada
bagaimana kegiatan ekonomi bisa berjalan dan pengangguran tertanggulangi.
Dijelaskan, Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMP dan UMK)
diputuskan melalui musyawarah. Melalui proses dewan pengupahan dengan indikator dan
variabel yang jelas termasuk melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengukur
pertumbuhan ekonomi, inflasi, kelayakan hidup dan lain-lain. Melalui kesepakatan Dewan
Pengupahan, selanjutnya direkomendasikan kepada Gubernur.
"Penetapan UMP dan UMK itu untuk kepentingan yang lebih luas, tidak hanya untuk buruh-buruh
di pabrik. Tapi juga untuk yang di perhotelan, pariwisata dan sebagainya yang kalau sekarang
karena terdampak pandemi Covid-19 belum pulih," jelas Gubernur WH.
Dikatakan, di Indonesia ini konflik perburuhan terjadi setiap tahun. Buruh minta naik, pengusaha
tidak mau naik. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota memfasilitasi, membangun silaturahmi
serta memoderasi pertemuan itu dan damai-damai saja.
"Tapi pada akhirnya kita yang diserang. Sejauh mana Pemerintah terlibat dalam hubungan
perburuhan," pungkasnya. (*/pur).
33
