Page 29 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021
P. 29
Dia bercerita, seharusnya personel Satpol PP tetap menjaga ruang kerja kepala daerah meski
ada pedemo yang memasuki kantor kepala daerah.
"Dulu trantib ada di ruangan saya pas saya menjadi Wali Kota (Tangerang). Tapi kan itu trantib
enggak ada kalau dilihat dari dokumentasi (penggerudukan kantor Wahidin)," kata Wahidin.
"Ini jadi pertanyaan kami. Kami periksa sekarang mereka," sambung dia.
Politikus Demokrat itu mempertanyakan mengapa Satpol PP Provinsi Banten tidak menghalangi
masuknya massa aksi. Menurut dia, masyarakat pun mengecam aksi penggerudukan yang
dilakukan buruh itu.
"Kenapa enggak ada yang menghalangi, semua masyarakat mengecam itu. Tidak boleh masuk
seperti itu," kata Wahidin.
Dasar pembebastugasan itu adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021. Wahidin
mengaku hendak melaporkan aksi penggerudukan itu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya menyerahkan kepada pihak-pihak berwenang dan saya sudah membuat konsep, perlu
saya laporkan perkembangan ini kepada Presiden, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Dalam
Negeri, departemen, dan lembaga terkait, Kapolri, misalnya," kata Wahidin di kediamannya di
Pinang, Kota Tangerang, Kamis (23/12/2021).
Menurut Wahidin, pihaknya perlu melaporkan penggerudukan tersebut karena dapat membuat
para kepala daerah takut saat mengambil keputusan.
Keputusan yang dimaksud tak hanya soal penentuan UMK, tetapi keputusan lainnya. Terkait
penentuan UMK di Provinsi Banten, Wahidin mengaku bahwa pihaknya sudah mengikuti
ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.
"Karena nanti gubenur pada takut, wali kota, bupati, kalau ngambil keputusan. Bahkan undang-
undang memberikan kewenangan ke pemerintah daerah, tapi kita diikuti peraturan-peraturan,
kita kan terikat pada aturan," ucapnya.
Purwadi, staf Rumah Tangga Pemerintah Provinsi Banten, mengaku dipiting oleh beberapa buruh
yang menggeruduk kantor Wahidin.
Dia menyampaikan, peristiwa itu terjadi seusai jam kerja di lingkungan Pemprov Banten selesai.
Namun, Purwadi masih berada di kantor Pemprov Banten.
"Begitu ada buruh masuk, saya merapat ke ruang kerja Sekretariat Gubernur. Ada buruh masuk
mendobrak pintu pertama, saya ikut masuk, begitu ikut masuk saya diinterogasi," kata Purwadi.
"(Kepada buruh) saya berbohong, saya ngomong saya dari Biro Umum, padahal saya staf
gubernur, tapi include -nya Biro Umum. Saya mau menyelematkan diri," sambung dia.
Seusai berbohong untuk menyelamatkan diri, Purwadi dipiting oleh beberapa buruh. Dia diminta
untuk menunjukkan ruang kerja Wahidin.
"Saya mau keluar lalu saya dipiting, disuruh menunjukkan tempat kerja gubernur, (kata buruh),
'Setidaknya kamu tahu tempat kerja gubernur di mana'," papar Purwadi.
Saat buruh memasuki ruang kerja Wahidin, Purwadi mengamankan diri ke kamar mandi.
Pengaman Dalam Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten Kota Serang, Jaka, turut
mengonfirmasi soal aksi kekerasan yang dialami Purwadi.
28
