Page 24 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021
P. 24

Dia bercerita, seharusnya personel Satpol PP tetap menjaga ruang kerja kepala daerah meski
              ada pedemo yang memasuki kantor kepala daerah.
              "Dulu trantib ada di ruangan saya pas saya menjadi Wali Kota (Tangerang). Tapi kan itu trantib
              enggak ada kalau dilihat dari dokumentasi (penggerudukan kantor Wahidin)," kata Wahidin.

              "Ini jadi pertanyaan kami. Kami periksa sekarang mereka," sambung dia.

              Politikus Demokrat itu mempertanyakan mengapa Satpol PP Provinsi Banten tidak menghalangi
              masuknya massa aksi.
              Menurut dia, masyarakat pun mengecam aksi penggerudukan yang dilakukan buruh itu.

              "Kenapa enggak ada yang menghalangi, semua masyarakat mengecam itu. Tidak boleh masuk
              seperti itu," kata Wahidin.

              Dasar pembebastugasan itu adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021.

              Hendak  lapor  ke  Jokowi  Wahidin  mengaku  hendak  melaporkan  aksi  penggerudukan  itu  ke
              Presiden Joko Widodo (Jokowi).


              "Saya menyerahkan kepada pihak-pihak berwenang dan saya sudah membuat konsep, perlu
              saya  laporkan  perkembangan  ini  kepada  Presiden,  Menteri  Ketenagakerjaan,  Menteri  Dalam
              Negeri, departemen, dan lembaga terkait, Kapolri, misalnya," kata Wahidin di kediamannya di
              Pinang, Kota Tangerang, Kamis (23/12/2021).

              Menurut Wahidin, pihaknya perlu melaporkan penggerudukan tersebut karena dapat membuat
              para kepala daerah takut saat mengambil keputusan.

              Keputusan yang dimaksud tak hanya soal penentuan UMK, tetapi keputusan lainnya. Terkait
              penentuan  UMK  di  Provinsi  Banten,  Wahidin  mengaku  bahwa  pihaknya  sudah  mengikuti
              ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.

              "Karena nanti gubenur pada takut, wali kota, bupati, kalau ngambil keputusan. Bahkan undang-
              undang memberikan kewenangan ke pemerintah daerah, tapi kita diikuti peraturan-peraturan,
              kita kan terikat pada aturan," ucapnya.
              Cerita staf dipiting Purwadi, staf Rumah Tangga Pemerintah Provinsi Banten, mengaku dipiting
              oleh beberapa buruh yang menggeruduk kantor Wahidin.

              Dia menyampaikan, peristiwa itu terjadi seusai jam kerja di lingkungan Pemprov Banten selesai.
              Namun, Purwadi masih berada di kantor Pemprov Banten.

              "Begitu ada buruh masuk, saya merapat ke ruang kerja Sekretariat Gubernur. Ada buruh masuk
              mendobrak pintu pertama, saya ikut masuk, begitu ikut masuk saya diinterogasi," kata Purwadi.

              "(Kepada  buruh)  saya  berbohong,  saya  ngomong  saya  dari  Biro  Umum,  padahal  saya  staf
              gubernur, tapi include-nya Biro Umum. Saya mau menyelematkan diri," sambung dia.

              Seusai berbohong untuk menyelamatkan diri, Purwadi dipiting oleh beberapa buruh. Dia diminta
              untuk menunjukkan ruang kerja Wahidin.

              "Saya mau keluar lalu saya dipiting, disuruh menunjukkan tempat kerja gubernur, (kata buruh),
              'Setidaknya kamu tahu tempat kerja gubernur di mana'," papar Purwadi.

              Saat buruh memasuki ruang kerja Wahidin, Purwadi mengamankan diri ke kamar mandi.


                                                           23
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29