Page 22 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021

Pertemuan ini sebagai respons atas dinamika hubungan industrial yang tengah terjadi di internal
Pertamina.
Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan bahwa dinamika hubungan
industrial yang terjadi di PT Pertamina menyebabkan para karyawan berencana melakukan
mogok kerja pada 29 Desember 2021.

Rencana mogok kerja ini telah diberitahukan kepada stakeholders.

"Pertemuan ini sebagai upaya nyata Kemenaker untuk merespons kondisi hubungan industrial
yang sedang berkembang di masyarakat Indonesia dan hangat dibicarakan, baik pada media
online dan media sosial yang dalam beberapa hari menjadi topik bahasan yang hangat," kata dia
melalui keterangan tertulis, dikutip Jumat (24/12/2021).

"Oleh karenanya, Kemenaker menfasilitasi audiensi kekeluargaan kedua belah pihak pada
tanggal 22 Desember 2021, di mana hadir dalam pertemuan tersebut Direksi SDM dan tim, serta
Presiden FSPPB dan tim," lanjut Putri.

Audiensi tersebut menghasilkan sejumlah titik persoalan di antaranya konsultasi dan komunikasi
antar pihak masih perlu dioptimalkan. Mengenai kenaikan upah diperlukan komunikasi yang
efektif antar kedua belah pihak. Kedua belah pihak akan mencermati insentif sesuai dengan
perjanjian kerja bersama.

Kemudian penguatan persepsi para pihak terkait lingkup kewenanganya dengan mendasarkan
pada ketentuan yang berlaku.

"Untuk dapat mem follow-u p identifikasi dimaksud akan digelar pertemuan lanjutan pasca-Natal
dan sebelum Tahun Baru," kata dia.

Perlu diingat, Serikat pekerja Pertamina mengancam melakukan aksi mogok kerja mulai 29
Desember 2021-7 Januari 2022. FSPPB menuntut Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati
dicopot. Pemberitahuan rencana mogok kerja itu disampaikan serikat pekerja melalui Surat
dengan Nomor 113/FSPPB/XII/2021-TH bertanggal 17 Desember 2021 yang ditandatangani
Presiden FSPPB Arie Gumilar dan Sekretaris Jenderal FSPPB Sutrisno.

Aksi mogok itu pun berpotensi diperpanjang sampai terpenuhinya tuntutan pekerja berdasarkan
surat kepada Menteri BUMN Nomor 110/FSPPB/XII/2021-ON3 tertanggal 10 Desember 2021
perihal Permohonan Pencopotan Direktur Utama PT Pertamina (Persero).
Selain itu, aksi mogok berpotensi berlanjut sampai terpenuhinya tuntutan pekerja berdasarkan
surat kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 111/FSPBB/XII/2021-ON3
tertanggal 10 Desember 2021 perihal Disharmonisasi Hubungan Industrial PT Pertamina
(Persero).

21