Page 19 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021
P. 19
Judul DPRD DKI Nilai Revisi UMP Kurang Tepat
Nama Media rctiplus.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1835562/dprd-dki-nilai-
revisi-ump-kurang-tepat
Jurnalis Nasional
Tanggal 2021-12-24 07:55:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Gilbert Simanjuntak (Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta) UMP kan kebijakan pusat
yang tentunya gubernur adalah pelaksana sesuai PP-nya, tapi kemudian gubernur menaikkan,
seharusnya konsultasi dulu kan kita negara kesatuan bukan negara federal
negative - Gilbert Simanjuntak (Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta) Kalau begitu sekalian saja
tidak usah ada ketentuan dari menteri jika demikian, lalu sekarang (ada yang) mengatakan
gubernur lain musti mengikuti, ini apa urusannya memangnya Ggubernur DKI lebih tinggi dari
lainnya
Ringkasan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menilai langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov)
DKI Jakarta merevisi Upah Minum Provinsi (UMP) DKI Jakarta dari 0,85 persen menjadi 5,4
persen dirasa kurang tepat. Pasalnya, UMP tersebut sejatinya adalah kebijakan dari pemerintah
pusat yang ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang seharusnya dilaksanakan oleh Anies
sebagai gubernur.
DPRD DKI NILAI REVISI UMP KURANG TEPAT
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menilai langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov)
DKI Jakarta merevisi Upah Minum Provinsi (UMP) DKI Jakarta dari 0,85 persen menjadi 5,4
persen dirasa kurang tepat. Pasalnya, UMP tersebut sejatinya adalah kebijakan dari pemerintah
pusat yang ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang seharusnya dilaksanakan oleh Anies
sebagai gubernur.
"UMP kan kebijakan pusat yang tentunya gubernur adalah pelaksana sesuai PP-nya, tapi
kemudian gubernur menaikkan, seharusnya konsultasi dulu kan kita negara kesatuan bukan
18
