Page 18 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021
P. 18
Kedua, pengusaha dan pekerja yang diwakili oleh FSPPB gagal melakukan perundingan. Ketiga,
tidak adanya itikad baik dari Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati untuk membangun
industrial peace atau hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
Keempat, tidak diindahkannya berbagai upaya damai yang sudah ditempuh oleh FSPPB. Serta
kelima, diabaikannya tuntutan kepada Menteri BUMN untuk mengganti Direktur Utama
Pertamina Nicke Widyawati dengan yang lebih baik.
TPPI FSPPB dalam suratnya menegaskan waktu mogok kerja dapat dihentikan sebelum jangka
waktu yang disampaikan apabila tuntutan yang disampaikan dalam surat kepada Menteri BUMN
telah dipenuhi.
Bisa pula dengan perusahaan bersedia melakukan perundingan berdasarkan syarat-syarat yang
pernah FSPPB sampaikan kepada Direktur SDM Pertamina pada agenda pra perundingan PKB
yang berlangsung di Cirebon pada tanggal 8-10 Desember 2021.
Sabotase ke pemerintah Sekjen Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Tri Sasono mengkritik
rencana tersebut.
Menurut Tri, aksi ini bisa berdampak pada pasokan dan distribusi BBM untuk masyarakat. Sebab,
di penghujung tahun ini, banyak masyarakat yang akan melakukan mobilitas, dan tentunya
membutuhkan kesiapsiagaan dari pertamina dalam hal ketercukupan BBM.
"FSP BUMN Bersatu meminta kepada para pekerja di Pertamina untuk tidak melakukan
pemogokan, apalagi ini sudah mendekati masa liburan panjang di mana stok BBM harus cukup
tersedia," kata Tri dalam keterangan yang diperoleh Kompas.com, Kamis (23/12/2021).
Tri melanjutkan, tujuan dari perjuangan pekerja adalah hak-hak normatif untuk kesejahteraan
para pekerja bukan untuk tujuan meminta mencopot direktur utama Pertamina.
Pergantian direksi di BUMN bukan lagi ranah dari serikat pekerja tapi merupakan hak dari
pemegang saham dalam hal ini Kementerian BUMN.
"Ini (mogok kerja) bisa dikatakan sebagai bentuk sabotase kepada pemerintah," kata Tri.
"Apalagi dengan ancaman pemogokan di Pertamina. Ini sudah sangat kontraproduktif nantinya,"
lanjutnya.
Ada jalan dialog Tri menyatakan, jika hanya karena masalah deadlock dalam penyusunan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen dan serikat pekerja, itu bisa dilakukan
dengan jalan dialog kembali untuk dicari jalan keluarnya.
Menurut Tri, aksi ini akan memunculkan persepsi publik atas bahwa ada potensi muatan politik
dan terkesan ada pesanan dari oknum-oknum yang ingin menggantikan posisi Dirut Pertamina
dan bukan murni merupakan perjuanagan dari serikat pekerja.
Sebelumnya, sempat beredar kabar bahwa Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB)
menyerukan aksi mogok kerja menuntut pencopotan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.
Pemberitahuan rencana mogok kerja ini disampaikan serikat pekerja melalui Surat dengan
Nomor 113/FSPPB/XII/2021-TH bertanggal 17 Desember 2021.
ksi mogok kerja ini direncanakan akan berlangsung dari Rabu, 29 Desember 2021 mulai pukul
07.00 WIB hingga Jumat, 7 Januari 2022 pukul 16.00 WIB.
(Kiki Safitri/Muhammad Idris/.
17
