Page 17 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021
P. 17
"Oleh karenanya, Kemenaker menfasilitasi audiensi kekeluargaan kedua belah pihak pada
tanggal 22 Desember 2021, di mana hadir dalam pertemuan tersebut Direksi SDM dan tim, serta
Presiden FSPPB dan tim," lanjut Putri.
Titik terang hasil mediasi Kemenaker Audiensi tersebut menghasilkan sejumlah titik persoalan di
antaranya konsultasi dan komunikasi antar pihak masih perlu dioptimalkan.
Mengenai kenaikan upah diperlukan komunikasi yang efektif antar kedua belah pihak. Kedua
belah pihak akan mencermati insentif sesuai dengan perjanjian kerja bersama. Kemudian
penguatan persepsi para pihak terkait lingkup kewenanganya dengan mendasarkan pada
ketentuan yang berlaku.
"Untuk dapat memfollow-up identifikasi dimaksud akan digelar pertemuan lanjutan pasca-Natal
dan sebelum Tahun Baru," kata dia.
Soal Gaji Serikat pekerja PT Pertamina (Persero) yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja
Pertamina Bersatu (FSPPB) dikabarkan berencana melaksanakan aksi mogok kerja mulai 29
Desember 2021 hingga 7 Januari 2022.
Selain berencana mogok kerja, FSPPB juga meminta Menteri BUMN Erick Thohir memecat
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, sosok yang namanya masuk dalam daftar wanita
paling berpengaruh versi Majalah Forbes.
FSPPB mengklaim telah melayangkan surat kepada manajemen Pertamina dan Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada 20 Desember 2021 terkait rencana aksi mogok kerja
tersebut. Surat itu juga ditembuskan ke Erick Thohir.
Pemberitahuan rencana mogok kerja itu disampaikan serikat pekerja melalui Surat dengan
Nomor 113/FSPPB/XII/2021-TH bertanggal 17 Desember 2021 yang ditandatangani Presiden
FSPPB Arie Gumilar dan Sekretaris Jenderal FSPPB Sutrisno.
Adapun aksi mogok kerja rencananya akan diikuti pekerja Pertamina Group, anggota Serikat
Pekerja Pertamina yang tergabung dalam FSPPB dan akan dilakukan diseluruh wilayah kerja
Pertamina holding dan subholding.
Dari kabar yang beredar, alasan rencana mogok adalah soal pemangkasan gaji yang dilakukan
manajemen Pertamina.
Pekerja yang tergabung dalam PSPPB mengklaim memahami situasi perusahaan di tengah
pandemi Covid-19. Namun yang dipersoalkan pekerja adalah pemangkasan gaji justru dilakukan
ketika perusahaan membukukan kinerja positif.
FSPBB menyebut, situasi pandemi Covid-19 dan diberlakukannya kebijakan bekerja dari rumah
(work from home) tidak bisa jadi alasan pemotongan penghasilan para karyawan.
Di sisi lain yang membuat pekerja kecewa adalah gaji dan tunjangan direksi yang tidak dipotong.
FSPPB menuntut manajemen Pertamina membayarkan gaji karyawan sesuai dengan PKB
(Perjanjian Kerja Bersama).
Isi surat FSPPB Berdasarkan surat pemberitahuan rencana mogok itu, ada lima poin yang
menjadi alasan aksi tersebut dilakukan.
Pertama, tidak tercapainya kesepakatan untuk melakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di
Pertamina antara pengusaha dan pekerja yang diwakili oleh FSPPB.
16
