Page 20 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021
P. 20
negara federal," kata Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gilbert
Simanjuntak saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (23/12).
Gilbert mengatakan keputusan yang diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kurang tepat
karena akan kontra produktif dengan kebijakan pemerintah pusat. "Kalau begitu sekalian saja
tidak usah ada ketentuan dari menteri jika demikian, lalu sekarang (ada yang) mengatakan
gubernur lain musti mengikuti, ini apa urusannya memangnya Ggubernur DKI lebih tinggi dari
lainnya," tuturnya.
Lebih lanjut, Gilbert juga mengingatkan mengenai asas pemerintahan yang baik seharusnya
mengikuti hirarki perundang-undangan mulai dari UUD, UU, TAP MPRS, Perpu, PP hingga ke
bawahnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan merevisi penetapan UMP 2022 di Jakarta yang naik
5,1 persen atau sebesar 225.667 menjadi 4.641.854 rupiah pada Sabtu (18/12).
Angka itu merevisi Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Nomor 1395 tahun 2021 tentang UMP
2022 pada 21 November 2021 dengan penyesuaian sebelumnya sebesar 0,8 persen atau sebesar
37.749 rupiah menjadi 4.493.724 rupiah.
19
