Page 47 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021
P. 47
BURUH DUDUKI RUANG KERJA GUBERNUR BANTEN, FRAKSI DEMOKRAT :
DEMONSTRASI ADA ETIKANYA
Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten angkat bicara
terkait aksi demonstrasi yang dilakukan buruh, pihaknya mengaku menghormati perjuangan para
tenaga kerja di Banten dalam memperjuangkan upahnya.
Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Banten, Yoyon Sujana
diruang kerjanya, Curug Kota Serang, Kamis, (23/12/2021).
Menurutnya, menyampaikan aspirasi dilindungi oleh pasal 28 undang-undang dasar 1945
tentang hak asasi manusia juga undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan
menyampaikan pendapat di muka umum.
Akan tetapi menurut pria asal Pandeglang itu, penyampaian aspirasi di muka umum juga
dibatasin dengan aturan hukum dan etika.
Dirinya juga menyayangkan insident demonstrasi yang dilakukan buruh kemarin di Gedung
Gubernur Banten.
"Kami sangat menghormati perjuangan sahabat-sahabat buruh untuk mendapatkan kenaikan
upah. Tapi peristiwa kemarin telah mencoreng muka kita semua sebagai warga Banten yang
terkenal sopan dan mengedepankan dialog," katanya.
Menurutnya, kejadian buruk pada saat aksi demonstrasi kemarin bisa dihindari jika Disnaker
mampu melakukan komunikasi yang baik dengan perwakilan buruh dan melaporkan kepada
Gubernur Banten.
"Tidak ada salahnya belajar dari Pemprov DKI yang melakukan revisi UMP, karena yang tidak
boleh itu melanggar aturan hukum dan perundang-undangan," ujarnya.
Yoyon Sujana meyakini, Gubernur Banten selalu selalu memikirkan kesejahteraan para buruh,
sebagaimana kebijakan beliau yang meningkatkan kesejahteraan tenaga guru honorer, hanya
saja terkait kenaikan upah minimum provinsi sudah diatur oleh UU 11 tahun 2020 dan PP 36
Tahun 2021, sehingga perlu untuk lakukan komunikasi dengan pemerintah pusat.
"Disnaker kan bisa lakukan konsultasi dengan Kementrian ketenagakerajaan, karena paska
Pemprov DKI merivisi UMP, pasti buruh Banten akan meminta hal yang sama," kata ketua DPC
PD Pandeglang.
Terkait aksi pendudukan ruang kerja Gubernur yang dilakukan para buruh pada Rabu, 22
Desember 2021, Fraksi Partai Demokrat mengutuk keras dan meminta aparat penegak hukum
melakukan tugasnya.
"Gubernur itu wakil pemerintah pusat didaerah, ruang kerjanya adalah simbol Pemerintahan
Daerah, tidak diperbolehkan siapapun mendudukinya tanpa ijin dan menabrak aturan
tatakrama," pungkasnya.
(*/Red).
46
