Page 54 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021
P. 54
Judul DPRD DKI Nilai Revisi UMP Kurang Tepat
Nama Media Koran Jakarta
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg6
Jurnalis S-2
Tanggal 2021-12-24 05:28:00
Ukuran 268x50mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 26.800.000
News Value Rp 80.400.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Gilbert Simanjuntak (Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta) UMP kan kebijakan pusat
yang tentunya gubernur adalah pelaksana sesuai PP-nya, tapi kemudian gubernur menaikkan,
seharusnya konsultasi dulu kan kita negara kesatuan bukan negara federal
Ringkasan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menilai langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov)
DKI Jakarta merevisi Upah Minum Provinsi (UMP) DKI Jakarta dari 0,85 persen menjadi 5,4
persen dirasa kurang tepat. Pasalnya, UMP tersebut sejatinya adalah kebijakan dari pemerintah
pusat yang ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang seharusnya dilaksanakan oleh Anies
sebagai gubernur.
DPRD DKI NILAI REVISI UMP KURANG TEPAT
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menilai langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov)
DKI Jakarta merevisi Upah Minum Provinsi (UMP) DKI Jakarta dari 0,85 persen menjadi 5,4
persen dirasa kurang tepat. Pasalnya, UMP tersebut sejatinya adalah kebijakan dari pemerintah
pusat yang ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang seharusnya dilaksanakan oleh Anies
sebagai gubernur.
"UMP kan kebijakan pusat yang tentunya gubernur adalah pelaksana sesuai PP-nya, tapi
kemudian gubernur menaikkan, seharusnya konsultasi dulu kan kita negara kesatuan bukan
negara federal," kata Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gilbert
Simanjuntak saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (23/12).
Gilbert mengatakan kepu-tusan yang diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kurang
tepat karena akan kontra produktif dengan kebijakan pemerintah pusat. "Kalau begitu sekalian
saja tidak usah ada ketentuan dari menteri jika demikian, lalu sekarang (ada yang) mengatakan
53
