Page 60 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021
P. 60

Judul               Sesalkan Demo Anarkis
                Nama Media          Rakyat Merdeka
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg16
                Jurnalis            EDY
                Tanggal             2021-12-24 04:35:00
                Ukuran              187x89mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 33.660.000

                News Value          Rp 168.300.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif




              Ringkasan
              GUBERNUR  Banten  Wahidin  Halim  menyesalkan  tindakan  anarkisme  demonstran  dengan
              merusak  fasilitas  dan  menjebol  ruangan  serta  menduduki  ruangan  kantor  gubernur.  Rabu
              (22/12)  lalu.  "Saya  meminta  agar  aparat  Kepolisian  dapat  bertindak  tegas  terhadap  oknum
              pendemo yang telah anarkis dan merusak fasilitas Pemerintah," kata Wahidin kepada wartawan,
              kemarin.



              SESALKAN DEMO ANARKIS

              GUBERNUR  Banten  Wahidin  Halim  menyesalkan  tindakan  anarkisme  demonstran  dengan
              merusak  fasilitas  dan  menjebol  ruangan  serta  menduduki  ruangan  kantor  gubernur.  Rabu
              (22/12)  lalu.  "Saya  meminta  agar  aparat  Kepolisian  dapat  bertindak  tegas  terhadap  oknum
              pendemo yang telah anarkis dan merusak fasilitas Pemerintah," kata Wahidin kepada wartawan,
              kemarin.

              Mantan Wali Kota Tangerang ini juga menyesalkan tindakan anarkisme dan ketidaksantunan
              yang dilakukan oleh para buruh saat melakukan aksi unjuk rasa di Kawasan Pusat

              Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B).

              Saat ditanya soal tuntutan para buruh untuk merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah
              Minimum  Kabupaten  (UMK)  sebesar  5,4  persen,  Wahidin  mengatakan,  hal  itu  sudah  sesuai
              ketentuan perundang-undangan tentang pengupahan yang berlaku. “Penetapan UMP dan UMK
              sudah sesuai ketentuan dan aturan yang tertuang dalam undang-undang nomor 11 tahun 2021
              dan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan" bebernya.

              Wahidin menegaskan, dia tidak akan merevisi UMP dan UMK, selama tidak ada instruksi aturan
              dari  Pemerintah  pusat.  "Saya  patuh  terhadap  aturan  yang  berlaku,  dan  tidak  akan  merevisi
              keputusan selama tidak ada instruksi dari Pemerintah pusat. Sampai saat ini tidak ada instruksi
              revisi dari Pemerintah pusat," tuturnya.





                                                           59
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65