Page 70 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021
P. 70
Ringkasan
Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Ahmad Supriadi menghormati sikap
Gubernur Banten Wahidin Halim terkait keinginan untuk memproses secara hukum atas
kerusuhan aksi demo buruh pada Rabu (22/12).
KSPSI TANGERANG HORMATI SIKAP GUBERNUR INGIN MEMPROSES SECARA
HUKUM
Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Ahmad Supriadi menghormati sikap
Gubernur Banten Wahidin Halim terkait keinginan untuk memproses secara hukum atas
kerusuhan aksi demo buruh pada Rabu (22/12).
"Kalau memang Gubernur Banten ingin melaksanakan hak hukumnya seperti itu, kita tentunya
akan menerima semuanya, kami hormati dan hargai. Dan secara organisasi kami juga menerima
kenyataan-kenyataan itu, kita akan ikuti proses hukumnya dengan baik," ucap Ahmad saat
ditemui di Tangerang, Kamis.
Namun, dalam penegasan tersebut, kata dia, pihaknya sebagai buruh dan juga menjadi salah
satu masyarakat dari Pemerintah Provinsi Banten mengharapkan agar sikap Wahidin Halim itu
untuk mengedepankan dialog dan aspek-aspek kemanusiaannya sebagai pemimpin kepala
daerah.
"Karena aksi yang kemarin hingga terjadi seperti itu, adalah sebagai bentuk kekecewaan buruh
kepada Gubernur yang membuat pernyataan-pernyataan menyakitkan dengan meminta
pengusaha mengganti buruh yang tidak mau menerima kenaikan upah Rp2,5 juta," tuturnya.
Menurut Ahmad, sikap yang telah disampaikan oleh Wahidin Halim tersebut sudah sangat
mencederai hati para buruh dan hal itu juga tidak sepantasnya diucapkan oleh pemimpin kepala
daerah.
Menurut dia, seharusnya pemerintah harus menyampaikan dan melayani aspirasi-aspirasi
keinginan masyarakat.
"Sampai saat ini belum ada (permintaan maaf), dan sepertinya Gubernur merasa pernyataan
yang dilontarkan itu adalah hal yang mulia," katanya.
Kemudian, terkait tuntutan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) itu, juga menyikapi
perkembangan di DKI Jakarta, di mana Gubernurnya merevisi upah minimum tersebut dengan
harapan Banten akan mengikutinya.
"Tetapi ternyata, Gubernur Banten masih tetap bersikukuh mempertahankan SK sebelumnya
untuk tidak ada kenaikan UMK. Dan tentu kita tidak akan menerima itu, kami sangat kecewa,"
ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, KSPSI Tangerang Raya mengapresiasi sebesar-besarnya seluruh
jajaran Kepolisian Polda Banten yang telah mengawal dan mengayomi aksi buruh hingga berjalan
pada koridor yang semestinya.
69
