Page 69 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021
P. 69
Judul KSPSI Tangerang hormati sikap Gubernur ingin memproses secara
hukum
Nama Media antaranews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2604237/kspsi-tangerang-
hormati-sikap-gubernur-ingin-memproses-secara-hukum
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-24 01:32:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ahmad Supriadi (Ketua Konfederansi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
Kabupaten Tangerang) Kalau memang Gubernur Banten ingin melaksanakan hak hukumnya
seperti itu, kita tentunya akan menerima semuanya, kami hormati dan hargai. Dan secara
organisasi kami juga menerima kenyataan-kenyataan itu, kita akan ikuti proses hukumnya
dengan baik
negative - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Karena aksi yang kemarin hingga terjadi seperti
itu, adalah sebagai bentuk kekecewaan buruh kepada Gubernur yang membuat pernyataan-
pernyataan menyakitkan dengan meminta pengusaha mengganti buruh yang tidak mau
menerima kenaikan upah Rp2,5 juta
neutral - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Sampai saat ini belum ada (permintaan maaf), dan
sepertinya Gubernur merasa pernyataan yang dilontarkan itu adalah hal yang mulia
negative - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Tetapi ternyata, Gubernur Banten masih tetap
bersikukuh mempertahankan SK sebelumnya untuk tidak ada kenaikan UMK. Dan tentu kita tidak
akan menerima itu, kami sangat kecewa
positive - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Kami mengucapkan terimakasih juga kepada seluruh
jajaran TNI/Polri yang telah melakukan pengawalan dan memberikan arahan arahan di lapangan
negative - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Saya sangat menyesalkan tindakan anarkisme dan
ketidaksantunan dari buruh
negative - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Saya meminta agar aparat kepolisian dapat
bertindak tegas terhadap oknum pendemo yang telah anarkis dan merusak fasilitas pemerintah
neutral - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Penetapan UMP dan UMK sudah sesuai ketentuan
dan aturan yang tertuang dalam undang-undang nomor 11 tahun 2021 dan PP Nomor 36 tahun
2021 tentang pengupahan
68
