Page 73 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengungkapkan, pertemuan ini sebagai
respons atas dinamika hubungan industrial yang tengah terjadi di internal PT Pertamina.
"Pertemuan ini sebagai upaya nyata Kemnaker untuk merespons kondisi hubungan industrial
yang sedang berkembang di masyarakat Indonesia dan hangat dibicarakan. baik pada media
online dan media sosial yang dalam beberapa hari menjadi topik bahasan yang hangat," kata
Putri di Jakarta, dikutip Jumat, 24 Desember 2021.

Putri mengatakan, bahwa dinamika hubungan industrial yang terjadi di PT Pertamina
menyebabkan para karyawan berencana melakukan mogok kerja pada 29 Desember 2021.
Rencana mogok kerja ini telah diberitahukan kepada stakeholders.

"Karenanya, Kemnaker menfasilitasi audiensi kekeluargaan kedua belah pihak. Di mana hadir
dalam pertemuan tersebut Direksi SDM dan tim, serta Presiden FSPPB dan tim," katanya.

Lebih lanjut menurut Putri, audiensi tersebut menghasilkan sejumlah titik persoalan di antaranya
konsultasi dan komunikasi antar pihak masih perlu dioptimalkan. Khususnya terkait kenaikan
upah diperlukan komunikasi yang efektif antar pihak.

Hal lain yang disepakati adalah kedua belah pihak akan mencermati insentif sesuai dengan
content Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Serta penguatan persepsi para pihak terkait lingkup
kewenanganya dengan mendasarkan pada ketentuan yang berlaku.

"Untuk dapat memfolow-up identifikasi dimaksud akan digelar pertemuan lanjutan pasca-Natal
dan sebelum Tahun Baru," ujarnya.

Seperti diketahui, mogok massal tersebut disampaikan serikat pekerja dalam surat
pemberitahuan mereka tertanggal 17 Desember 2021. Surat yang ditujukan kepada Menteri Ida
dan juga Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati itu, menyampaikan rencana mogok kerja
mulai 29 Desember 2021 hingga 7 Januari 2022.

Dalam surat itu pun disampaikan ada lima alasan mereka melakukan mogok kerja. Yaitu, tidak
tercapainya kesepakatan untuk melakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di Pertamina, antara
pengusaha dan pekerja yang diwakili FSPPB.

Kemudian, pengusaha dan pekerja yang diwakili FSPPB gagal melalukan perundingan, Tidak
adanya itikad baik dari direktur utama untuk membangun industrial peace atau hubungan kerja
yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
Lalu, tidak diindahkannya berbagai upaya damai yang sudah ditempuh FSPPB. Dan, diabaikannya
tuntutan kepada menteri BUMN untuk mengganti pimpinan atau Direktur Utama Pertamina
dengan yang lebih baik.

72