Page 77 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021

"Oleh karenanya, potensi SDM ini harus ditonjolkan kepada dunia. Harapannya, potensi ini akan
menarik minat dunia untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya investasi dalam pembangunan
SDM," ujar Ida seperti dikutip dari rilis yang diterima Gatra.com, Kamis, (23/12).

Dikatakan, Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan dan keragaman. Dengan kedua
poin tersebut, menjadikan Indonesia sebagai negara yang bisa membuka beragam peluang dan
kesempatan baru. "Negara akan terus berinovasi untuk generasi yang akan datang," tandasnya.

Saat ini, Pemerintah memang tengah menjadikan isu pembangunan sumber daya manusia (SDM)
sebagai salah satu prioritas pembangunan. Ini dilakukan mengingat Indonesia memiliki potensi
besar di bidang ketenagakerjaan.

Oleh karenanya, menciptakan tenaga kerja Indonesia yang berkualitas dan memiliki daya saing
menjadi sebuah keharusan.

Menteri juga menyatakan, salah satu isu yang terus menjadi perhatian pemerintah adalah terkait
dengan pengarusutamaan pemenuhan hak pekerjaan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas.

Menurutnya, semua pihak, khususnya dunia usaha, harus berkomitmen untuk memberikan akses
dan kesempatan kerja bagi disabilitas.

Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas saat ini telah bergeser, dari paradigma
karitatif dan charity based menjadi paradigma yang human right based.

"Kita juga harus terus meningkatkan kesadaran bahwa isu hak penyandang disabilitas
merupakan isu lintas sektor yang penanganannya memerlukan kerjasama dan kolaborasi antar
pemangku kepentingan baik pemerintah maupun swasta, baik dipusat maupun di daerah,"
tandasnya.

Untuk itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kesetaraan, kesempatan, dan aksesibilitas
bagi penyandang disabilitas, membangun infrastruktur yang makin akomodatif untuk
menciptakan lingkungan yang aksesibel bagi disabilitas, sehingga memungkinkan mereka
mengakses pendidikan, kesehatan dan pekerjaan.

Penting pula untuk senantiasa menyertakan keberpihakan akan isu ketenagakerjaan inklusif ini
dalam setiap program dan kebijakan melalui 9 (sembilan) lompatan kementerian
ketenagakerjaan.

Hal ini mengingat bahwa isu disabilitas telah menjadi isu yang terus dikedepankan dalam tata
kehidupan bernegara dalam seluruh forum kerjasama regional maupun internasional, seperti,
PBB, G-20, Asia Pacific, maupun ASEAN.

"Salah satunya upaya yang telah dilakukan adalah penguatan komitmen melalu Nota
Kesepahaman Bersama antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian BUMN yang telah
ditandatangani pada tanggal 22 Juli 2020, untuk menyelenggarakan pelatihan kerja dan
penempatan kerja pada Badan Usaha Milik Negara," ungkapnya.

76