Page 79 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021

KUALITAS DAN DAYA SAING SDM PRIORITAS PEMBANGUNAN

Pemerintah tengah menjadikan isu pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai salah
satu prioritas pembangunan. Ini dilakukan mengingat Indonesia memiliki potensi besar di bidang
ketenagakerjaan.

Oleh karenanya, menciptakan tenaga kerja Indonesia yang berkualitas dan memiliki daya saing
menjadi sebuah keharusan. Apalagi keberadaan tenaga kerja yang mumpuni bisa menjadi
kekuatan ekonomi, bukan hanya bagi Indonesia tapi juga dunia.

"Potensi SDM ini harus ditonjolkan kepada dunia. Harapannya, potensi ini akan menarik minat
dunia untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya investasi dalam pembangunan SDM," kata
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam keterangan yang diterima RRI.co.id, Kamis
(23/12/2021).

Ia menyebut Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan dan keragaman. Dengan
kedua poin tersebut, menjadikan Indonesia sebagai negara yang bisa membuka beragam
peluang dan kesempatan baru.

"Negara akan terus berinovasi untuk generasi yang akan datang,"ujarnya.

Menurutnya, salah satu isu yang terus menjadi perhatian pemerintah adalah tentang pengarus
utamaan pemenuhan hak pekerjaan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas.

Ditegaskan, semua pihak, khususnya dunia usaha, harus berkomitmen untuk memberikan akses
dan kesempatan kerja bagi disabilitas.

Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, lanjutnya, telah bergeser, dari
paradigma karitatif dan charity based menjadi paradigma yang human right based.

"Kita juga harus terus meningkatkan kesadaran bahwa isu hak penyandang disabilitas
merupakan isu lintas sektor yang penanganannya memerlukan kerjasama dan kolaborasi antar
pemangku kepentingan baik pemerintah maupun swasta, baik dipusat maupun di daerah,"
ungkap Ida.

Untuk itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kesetaraan, kesempatan, dan aksesibilitas
bagi penyandang disabilitas, membangun infrastruktur yang makin akomodatif untuk
menciptakan lingkungan yang aksesibel bagi disabilitas, sehingga memungkinkan mereka
mengakses pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Penting pula untuk senantiasa menyertakan
keberpihakan akan isu ketenagakerjaan inklusif ini dalam setiap program dan kebijakan melalui
9 (sembilan) lompatan kementerian ketenagakerjaan.

Hal ini mengingatkan bahwa isu disabilitas telah menjadi isu yang terus dikedepankan dalam
tata kehidupan bernegara dalam seluruh forum kerjasama regional maupun internasional,
seperti, PBB, G-20, Asia Pacific, maupun ASEAN.

"Salah satunya upaya yang telah dilakukan adalah penguatan komitmen melalu Nota
Kesepahaman Bersama antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian BUMN yang telah
ditandatangani pada tanggal 22 Juli 2020, untuk menyelenggarakan pelatihan kerja dan
penempatan kerja pada Badan Usaha Milik Negara," tandasnya.

78