Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 NOVEMBER 2020

APINDO KABUPATEN BEKASI MINTA UMK TIDAK NAIK

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat meminta Upah
Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi tahun 2021 tidak dinaikkan mengingat kondisi perekonomian
yang terpuruk di tengah pandemi COVID-19.

Ketua Apindo Kabupaten Bekasi Sutomo mengatakan jika pekerja tetap meminta kenaikan
besaran UMK dan mendapatkan persetujuan pemerintah daerah maka situasi sulit ini akan
bertahan lebih lama lagi-

"Di tengah kondisi seperti sekarang ini saya sudah berkali-kali ngomong, kondisinya sangat sulit.
Situasi sulit ini akan semakin lama dan panjang jika pekerja tetap ngototminta kenaikan upah,"
katanya di Cikarang, Sabtu (14/11).

Sutomo menjelaskan pada dasarnya besaran nilai.UMK hanya diperuntukkan bagi pekerja yang
baru masuk. Setia)) perusahaan tentunya juga memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan
Peraturan Perusahaan (PP) yang didalamnya sudah mengatur perihal kenaikan upah.

"Artinya begini, kenaikan upah pada sebuah perusahaan itu sudah diatur dalam PP dan PKB.
Sehingga ini mengacu ke sana. Jadi tidakusah berpegangan dengan upah minimum," ucapnya.

Pemerintah Kabupaten Bekasi hingga kini belum memutuskan besaran UMK tahun mendatang
sementara pemerintah provinsi serta pemerintah pusat melalui Menteri Ketenaga-kerjaan telah
menerbitkan surat edaran bernomor M/l l/HK.04/X/2020 yang meminta UMK 2021 lidak naik atau
sama dengan tahun 2020 karena pandemi COVID-19 memperburuk situasi perekonomian.

Diketahui UMK Kabupaten Bekasi tahun 2020 sebesar Rp4T498.000 atau terbesar ketiga di
Indonesia. Sementara di urutan pertama adalah Kabupaten Karawang senilai Rp 4.594.000 dan
Kota Bekasi di urutan kedua dengan sebesar Rp 4.589.000.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Su-hup mengatakan naik atau tidaknya UMK harus
melalui keputusan bersama antara pemerintah daerah, buruh, dan pengusaha meski pemerintah
pusat dan provinsi sudah memutuskan untuk tidak menaikkan UMK tahun depan.

"Tidak bisa dari dua surat itu kita langsung putuskan, harus rapat musyawarah dahulu, buruh
bersama pengusaha.

Pemerintah daerah dan akademisi juga kan hadir. Makanya nanti dari rapat iUi nanti ditentukan
besarannya," katanya.

Pihaknya memastikan tetap menggelar rapat penetapan UMK 2021 hingga batas waktu
keputusan tersebut diambil. "Rapat penetapan besaran UMK akan berjalan seperti biasanya
dengan mengedepankan asas mufakat. Keputusannya pada 21 November 2020 nanti," kata dia.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Rusdi Haryadi mengusulkan adanya kenaikan
besaran UMK 2021 meski kondisi ekonomi tengah terpu-rukakibat pandemi COVID-19."Memang
ekonomi kita sedang terpuruk, dampaknya bukan hanya ke pengusaha dan perusahaan namun
juga sampai ke pekerja tapi kan UMK ini jangka panjang," kata dia. oam

10