Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 NOVEMBER 2020

BURUH APRESIASI UMK JATENG 2021 NAIK HINGGA 3,68%

Organisasi buruh menyambut positif dan mengapresiasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
Jawa Tengah (Jateng) 2021 yang mengalami kenaikan hingga 3,68%. Ketua Konfederasi Seikat
Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah Nanang Setyono mengatakan, meski naik namun diakui
jika nilai kenaikan UMK yang sudah di tetapkan, sejatinya belum cukup untuk memenuhi
kebutuhan hidup riil para buruh di Jateng.

"Namun kami tetap memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur (Jateng)
yang telah menegakan hukum demi kepentingan rakyak di tengah pandemi Covid-19," kata
Nanang, Senin (23/11).

Aturan pengupahan sebagai diatur dalam UU 13/2003 dengan aturan pelaksanaan Peraturan
Pemerintah (PP) 78/2015 menyebutkan, upah ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak
dengan memerhatikan pertumbuhan ekonomi dan inflansi, artinya kenaikan upah berdasarkan
PP 78 adalah sebesar 3,27%.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Sabtu (21/11), mengumumkan UMK Jateng 2021. Upah
minimum di 35 kota/ kabupaten di provinsi itu mengalami kenaikan dibandingkan

2020.

Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan, kenaikan bervariasi mulai dari 0.75% hingga 3,68%.
Ganjar mengatakan, kenaikan upah minimum itu telah tercatat dalam keputusan Gubernur Jawa
Tengah tanggal 20 November Nomor 561/61 Tahun 2020 tentang Upah Minimum pada 35
kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

"Keputusan ini merupakan jaring pengaman sosial dalam rangka melaksanakan fungsi
perlindungan upah bagi pekerja atau buruh, dan kelangsungan usaha bagi perusahaan atau
dunia usaha di Provinsi Jawa Tengah," ujar Ganjar ditemui usai mengunjungi posko pengungsian
di Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Magelang, Sabtu.

Ganjar menjelaskan, dalam mengajukan rekomendasi terkait upah minimum, bupati/ wali kota
tentunya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan masukan dari Dewan
Pengupahan Kabupaten/Kota masing -masing.

''Kenaikan bervariasi mulai dari 0,75% sampai dengan 3,68% sesuai dengan hasil-hasil
pembahasan Dewan Pengupahan Kabupaten/ Kota dan rekomendasi bupati/ wali kota masing-
masing daerah," katanya.

Ganjar menegaskan, kepu-tusan itu mulai berlaku pada 1 Januari 2021, sesuai UU 11/2020
tentang Cipta Kerja pada Bab IV Ketenagakerjaan. Artinya, lanjut Ganjar, pengusaha wajib
melaksanakan ketentuan ini mulai I Januari 2021.
Gubernur menyampaikan, upah minimum adalah upah bulanan terendah, dan hanya berlaku
bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun.

"Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum, dilarang
mengurangi atau menurunkan besaran upah yang telah dibayarkan," tegasnya. [142J

5