Page 161 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 NOVEMBER 2020
P. 161
keluarganya, tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan pendidikan yang layak bagi
kemanusiaan.
"Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945. PMI dan Keluarganya wajib dilindungi dari segala bentuk perdagangan manusia,"
ujarnya, Senin (23/11/2020).
Selain itu, lanjut Deni, perlindungan yang harus diberikan adalah, dari bentuk perbudakan, dan
kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang wenangan, kejahatan terhadap harkat dan martabat
manusia, serta perlakuan lain yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
"Baik sebelum, selama, dan setelah bekerja. Perlindungan PMI dan Keluarganya tersebut harus
dilakukan dalam satu sistem yang terpadu yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota, serta Pemerintah Desa, perusahaan
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan masyarakat," jelasnya.
Sedianya, Pemprov Jatim memiliki Peraturan Daerah (Perda) No 4 tahun 2016 Tentang
Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.
Akan tetapi, lanjut Deni, dengan berlakunya Undang Undang No 18 tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, banyak sekali perubahan fundamental.
"Sebagai upaya penyelesaian berbagai persoalan PMI di Indonesia," imbuhnya.
Perubahan tersebut antara lain :
a. Perubahan istilah dari Tenaga Kerja Indonesia atau TKI, menjadi Pekerja Migran Indonesia
(PMI).
b. Persyaratan menjadi PMI, serta Hak dan Kewajiban PMI.
c. Perlindungan sebelum, selama dan setelah bekerja.
d. Pemberian jaminan sosial bagi PMI.
e. Penguatan tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, baik provinsi, kabupaten
kota dan desa, dalam penyelenggaraan terhadap PMI.
f. Penegasan tugas Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia.
g. Peran pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia atau P3MI.
h. Penguatan tugas layanan terpadu satu atap atau LTSA.
i. Pengenaan sanksi.
j. Pembinaan dan pengawasan.
160
