Page 165 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 NOVEMBER 2020
P. 165
UPAH MINIMUM KOTA BEKASI 2021 NAIK, APINDO: INVESTOR PIKIR DUA KALI
INVESTASI
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bekasi, Purnomo Narmiadi mengatakan,
pihaknya berharap agar para pekerja dapat mengerti kondisi kemampuan perusahaan untuk
menaikan atau tidak upah 2021.
Kenaikan upah minimum 2021, kata dia, akan membuat investor berpikir ulang berinvestasi di
Kota Bekasi.
Menurut dia, tingginya gaji karyawan akan memengaruhi biaya produksi dan harga produk. Biaya
produksi yang tinggi akan meningkatkan harga jual barang.
Jika harga produk tinggi, maka kemungkinan konsumen tidak mampu membeli. Apalagi di tengah
pandemi Covid-19.
"Sudah pasti karena investor akan berhitung berapa pengembalian dari pada investasi yang dia
tanamkan di situ. Berapa lama pengembalian dan sebagainya. Kalau pengembalian lama mereka
akan berpikir layak atau tidak melakukan investasi seperti itu," kata Purnomo, Senin
(23/11/2020).
Para pengusaha akan melakukan perundingan kepada karyawan yang meminta kesetaraan gaji
sesuai UMK.
Diharapkan dengan perundingan internal itu, karyawan mau mengerti kondisi perusahaan di
tengah pandemi.
"Yang bisa dilakukan perusahaan adalah mudah-mudahan para pekerja mau mengerti dan sama-
sama terbuka untuk dilakukan perundingan kenaikan gaji sesuai dengan kemampuan
perusahaan," jelas Purnomo.
Besaran Upah Minimum Kota 2021 untuk Bekasi resmi ditetapkan sebesar Rp 4.782.935,64.
Besaran tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat No: 561/Kep-Yanbangsos
2020 yang ditandatangi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
UMK 2021 Kota Bekasi naik sebesar Rp 193.227,64 dari UMK 2020 Kota Bekasi sebesar Rp
4.589.708.
Besaran UMK 2021 tersebut sesuai dengan usulan Pemerintah Kota Bekasi dan serikat buruh.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, ada 17 daerah di Jabar
yang menaikkan besaran UMK. Sementara 10 daerah tidak menaikan besaran UMK alias tetap.
"Kita melihat ada 10 kabupaten kota yang memang dalam rekomendasinya sesuai dengan SE
Kemenaker tanggal 26 oktober 2020 (tidak naik). Lalu sisanya 17 kabupaten/kota yang memang
ada kenaikan itu pun kenaikan didasarkan pada inflasi dan juga LPE baik secara nasional,
provinsi, kabupaten, kota," kata Setiawan dalam jumpa pers, Sabtu (21/11/2020) petang.
Setiawan menghargai tiap usulan dari daerah baik yang menaikan besaran UMK maupun yang
tidak menaikan UMK.
Situasi pandemi Covid-19 menjadi dasar pertimbangan tiap keputusan daerah.
"Kita mengerti bahwa efek dari Covid luar biasa. Dari data evaluasi, ada 2001 perusahaan yang
terdampak dan pekerja 112.000-an orang. (Perusahaan) yang merumahkan pekerja ada 987
yang berdampak pada 80.000-an pekerja. Ada yang mem-PHK juga," tutur Setiawan.
164
