Page 234 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 NOVEMBER 2020
P. 234
"Kita (pengusaha) pun kalau masih bisa (akan) bertahan. Tapi kalau memang sudah tidak bisa,
apa boleh buat (dilakukan PHK)," kata Wakil Ketua Umum Kadin bidang Ketenagakerjaan dan
Hubungan Industrial Anton J Supit saat dihubungi detikcom, Senin (23/11/2020).
Pada kondisi sulit seperti saat ini, dia mengatakan kebijakan efisiensi tergantung masing-masing
perusahaan masih mampu mempertahankan karyawannya atau tidak.
"Tetapi ini kita menghadapi real, kenyataan untuk mempertahankan diri terpaksa apa boleh buat,
ya salah satu yang dipikirkan adalah mengurangi pekerja, dengan berat hati karena permintaan
juga tidak ada, walaupun ekspor ada tapi bukan berarti ekspor itu naik," sebutnya.
Bahkan, menurutnya sekalipun pabrik berproduksi bukan berarti dalam keadaan baik-baik saja.
"Katakanlah di bidang otomotif, saya dengar itu break even -nya 60%. Kalau dia produksi di
bawah 50% ya dia kan dalam keadaan rugi walaupun berproduksi. Sama juga pabrik lain, pabrik
sepatu dan lain-lain, barangkali mempertahankan pekerjanya lantas jam kerja pekerja itu
dikurangi tapi kalau dikurangi kan tidak bisa mengurangi upah, tapi supaya bisa bertahan,"
tambahnya.
Sebagai informasi, UMK 2021 di Jawa Barat (Jabar) telah ditetapkan oleh Gubernur Ridwan
Kamil. Dari 27 kabupaten/kota, ada 17 wilayah yang besaran UMK-nya mengalami kenaikan.
Lalu, UMK 2021 di Jawa Tengah di 35 kabupaten/kota mengalami kenaikan dibandingkan tahun
2020. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan kenaikan bervariasi mulai dari 0,75%
hingga 3,68%.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga telah resmi menetapkan UMK 2021 untuk
38 kabupaten/kota di Jatim. Ada 27 kabupaten/kota yang UMK-nya naik.
233
