Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 NOVEMBER 2020
P. 86
Sedangkan yang berkaitan dengan penyelesaian RPP KPBPB (Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas), saat ini Kemenko Perekonomian sedang mengharmonisasikan berbagai
skema insentif dan kemudahan. dengan kondisi empirik pelaksanaannya di lapangan pada saat
ini, terutama terkait dengan perlakuan perpajakan, kepabeanan dan cukai (insentif fiskal), serta
berbagai kemudahan perizinan dan insentif nonfiskal.
Melihat perkembangan penyiapan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang sangat progresif
ini, Pemerintah sangat yakin target waktu penyelesaian yang ditetapkan dalam UU Cipta Kerja,
yaitu 3 bulan sejak diundangkan akan dapat dicapai, dengan tetap memberikan ruang yang
seluas-luasnya kepada masyarakat dan seluruh Stakeholder untuk memberikan masukan dalam
penyusunan dan pembahasannya. "Pemerintah optimistis akan dapat menyelesaikan semua
Peraturan Pelaksanaan ini tepat waktu, dengan tetap membuka kesempatan yang cukup luas
kepada masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyelesaian seluruh RPP dan RPerpres
aturan turunan UU Cipta Kerja," tutup Menko Airlangga.
85
