Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 NOVEMBER 2020

lainnya, seperti RPP yang terkait dengan UMKM dan Koperasi, agar seimbang antara kebutuhan
mendorong investasi dengan perlindungan dan pemberdayaan UMKM" terang Menko Airlangga.
Adapun yang terkait dengan RPP Perdagangan dan RPP Perindustrian, sudah dilakukan
sinkronisasi dan harmonisasi proses bisnis antara kedua sektor, agar terpadu dan terintegrasi
dalam pelaksanaannya di lapangan. Saat ini masih menunggu proses finalisasi hasil harmonisasi
untuk dituangkan ke dalam RPP Perdagangan dan juga di RPP Perindustrian.

Sedangkan yang berkaitan dengan penyelesaian RPP KPBPB (Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas), saat ini Kemenko Perekonomian sedang mengharmonisasikan berbagai
skema insentif dan kemudahan, dengan kondisi empirik pelaksanaannya di lapangan pada saat
ini, terutama terkait dengan perlakuan perpajakan, kepabeanan dan cukai (insentif fiskal), serta
berbagai kemudahan perizinan dan insentif non-fiskal.

Melihat perkembangan penyiapan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang sangat progresif
ini, Pemerintah sangat yakin target waktu penyelesaian yang ditetapkan dalam UU Cipta Kerja,
yaitu 3 bulan sejak diundangkan akan dapat dicapai, dengan tetap memberikan ruang yang
seluas-luasnya kepada masyarakat dan seluruh Stakeholder untuk memberikan masukan dalam
penyusunan dan pembahasannya. "Pemerintah optimistis akan dapat menyelesaikan semua
Peraturan Pelaksanaan ini tepat waktu, dengan tetap membuka kesempatan yang cukup luas
kepada masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyelesaian seluruh RPP dan RPerpres
aturan turunan UU Cipta Kerja," tutup Menko Airlangga.
Adv.

81