Page 12 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 FEBRUARI 2021
P. 12
Ringkasan
Perkuat edukasi ke masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri agar mereka siap dengan
kompetensi yang tersertifikasi dan mengikuti prosedur. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida
Fauziyah mengajak semua pihak untuk memerangi calo penempatan pekerja migran. Masyarakat
yang ingin bekerja ke luar negeri untuk mengikuti prosedur yang berlaku dan jangan mudah
percaya bujukan calo.
WARGA JANGAN PERCAYA BUJUKAN CALO PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN
Perkuat edukasi ke masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri agar mereka siap dengan
kompetensi yang tersertifikasi dan mengikuti prosedur. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida
Fauziyah mengajak semua pihak untuk memerangi calo penempatan pekerja migran. Masyarakat
yang ingin bekerja ke luar negeri untuk mengikuti prosedur yang berlaku dan jangan mudah
percaya bujukan calo.
"Masyarakat harus tidak mudah percaya dengan bujuk rayu calo penempatan pekerja migran.
Kita harus berjuang keras melawan calo-calo yang mengajak masyarakat bekerja ke luar negeri
tanpa prosedur ujar Menaker, di Jakarta, Sabtu (20/2).
Menaker mengajak pemerintah daerah untuk lebih mengedukasi masyarakat terkait isu tersebut
Terlebih bagi daerah dengan jumlah masyarakat yang banyak bekerja ke luar negeri atau
kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus memiliki kepedulian lebih.
"Kewajiban kita mengedukasi masyarakat untuk bekerja ke luar negeri dalam kondisi yang siap,
dengan kompetensi yang tersertifikasi, mengikuti prosedur yang benar, tidak terpikat dengan
calo-calo," jelasnya.
Perkuat Pelayanan
Lebih jauh, Menaker mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah
menghadirkan program desmigratif di daerah kantong PMI. Menurutnya, hal ini untuk
meminimalkan masyarakat terbujuk rayu calo.
Dia menjelaskan desmigratif ini terdiri dari beberapa pilar kegiatan. Pertama, pilar layanan
informasi. Kedua, pilar koperasi desa dan pengembangan ekonomi desa. Ketiga, pilar community
parenting.
"Kemnaker sendiri telah membangun 402 desmigratif di seluruh Indonesia. Berikutnya ini
menjadi tanggungjawab pemerintah desa untuk mengelolanya," ucapnya.
Menaker menambahkan pihaknya telah membangun 45 Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)
pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Dia berharap LTSA dapat menciptakan
layanan yang cepat, mudah, murah, dan aman bagi calon pekerja migran, serta meningkatkan
perlindungan bagi pekerja migran dan keluarganya.
"LTSA ini adalah salah satu cara kita untuk memberikan perlindungan kepada calon pekerja
migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia kita, mulai dari daerah asal sampai nanti kembali
ke daerahnya," katanya.
Menaker menyebut LTSA tersebut terdiri dari tujuh tugas pelayanan utama dan satu desk
perbankan sebagai tambahan. Ketujuh tugas utama tersebut adalah ketenagakerjaan,
kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil), imigrasi, kesehatan, kepolisian, Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, dan Badan Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI).
11
