Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 FEBRUARI 2021
P. 127
PERLINDUNGAN UNTUK TKI, KEMNAKER BANGUN 45 LAYANAN TERPADU SATU
ATAP
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pihaknya telah menyiapkan fasilitas Layanan
Terpadu Satu Atap (LTSA), sebagai upaya untuk memberikan perlindungan bagi Tenaga Kerja
Indonesia ( TKI ).
Kemnaker telah membangun 45 LTSA yang tak hanya digunakan sebagai upaya pelayanan dan
perlindungan tapi juga diharapkan dapat menciptakan layanan yang cepat, mudah, murah, dan
aman bagi tenaga kerja Indonesia.
Ida menyebut LTSA memungkinkan menyediakan perlindungan bagi calon pekerja migran dan
pekerja migran Indonesia dari daerah asal hingga nanti saat kembali ke daerahnya.
"LTSA ini adalah salah satu cara kita untuk memberikan perlindungan kepada pekerja Calon PMI
dan PMI kita, mulai dari daerah asal sampai nanti kembali ke daerahnya," kata Ida Fauziyah,
saat meninjau LTSA di Komplek Disnakertrans Lombok Tengah, hari Jumat (19/2/2021).
LTSA pelayanan dan pelindungan pekerja migran Indonesia, beber Ida, terdiri dari 7 desk utama
dan 1 desk tambahan (perbankan). Ketujuah desk tersebut adalah desk ketenagakerjaan, desk
dukcapil, desk imigrasi, desk kesehatan, desk kepolisian, desk BPJS Ketenagakerjaan, dan desk
BP2MI.
Sebagai salah satu daerah yang penduduknya banyak bekerja pekerja migran atau daerah
kantong PMI, lanjutnya, Kemnaker telah membangun 6 LTSA di Provinsi NTB. Selain Lombok
Tengah, LTSA telah dibangun di Lombok Timur, Lombok Barat, Sumbawa, Bima, dan tingkat
Provinsi NTB.
"LTSA Lombok Tengah ini salah satu LTSA yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian
Ketenagakerjaan tahun 2019, ini layanannya semuanya sudah terkoneksi sampai cetak paspor
pun tersedia di sini," jelas Ida.
Menurut Ida, LTSA adalah upaya mengintegrasikan berbagai instansi yang terlibat dalam proses
migrasi. Ia berharap layanan ini mendapat dukungan dan komitmen dari instansi terkait, baik di
tingkat pusat maupun daerah.
"Saya kira komitmen perlindungan kepada PMI itu harus menjadi komitmen bersama,
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten atau Kota sampai Pemerintah
Desa," katanya.
Ia berharap, kemudahan layanan pekerja migran yang ditawarkan LTSA dapat mengurangi
pekerja migran unprosedural, serta menghindarkan masyarakat dari bujuk rayu calo penempatan
pekerja migran.
"Kita berharap masyarakat jangan memilih cara yang instan, pakailah cara sesuai prosedur,
karena pemerintah hadir untuk mempermudah masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri,"
tandasnya.
126
