Page 125 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 FEBRUARI 2021
P. 125
"LTSA adalah salah satu program perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan PMI dalam
upaya pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah pusat dan pemda memiliki kewajiban
memberikan pelayanan kepada pekerja migran secara cepat, murah, mudah, transparan," kata
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat mengunjungi LTSA Pebempatan dan Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia di Lombok Tengah, Sesuai UU Nomor 18 tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), masalah terkait perbaikan tata laksana migrasi,
pelatihan pekerja migran dan perlindungan PMI menjadi tanggung jawab Pemda baik di tingkat
provinsi dan kabupaten/kota.
Pembentukan LTSA untuk memberikan kepastian dan kemudahan dalam pelayanan
ketenagakerjaan khususnya pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia. Karena itu
sinergitas sangatlah penting guna menghapus ego sektoral dalam hal pemberian pelayanan
terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
Ke depan LTSA juga harus memiliki penyelesaian sengketa (dispute settlement), untuk
membantu PMI yang dilanda masalah. Dispute settlement ini menjadi terobosan LTSA agar
proses penyelesaian permasalahan migrasi dapat ditangani lebih cepat dan efektif. "Jadi jika
terjadi masalah di daerah PMI, tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta," kata dia.
Pihaknya juga mendorong agar peran Pemda lebih diperkuat dalam memperbaiki layanan, tata
kelola, dan perlindungan terhadap PMI. Pasalnya masalah ketenagakerjaan berdasarkan
peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Pemda, baik di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota.
Optimalisasi LTSA mengkanalisasi seluruh proses migrasi benar-benar prosedural, terdokumen
dan mengedukasi masyarakat lebih aware terhadap masalah resiko.
Sumber: BeritaSatu.com.
124
