Page 136 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 FEBRUARI 2021

Ringkasan

Upah buruh di sektor tertentu dapat disesuaikan (baca: dikurangi). Aktivis buruh menilai
kebijakan ini merugikan bahkan bagi ekonomi secara umum. Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah meneken beleid baru yang mengizinkan industri terdampak pandemi COVID-19
memangkas upah buruh. Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 2/2021 ( PDF ) yang ditandatangani pada 15 Februari 2021.

MURAMNYA NASIB BURUH, SUBSIDI DISETOP DAN UPAH BOLEH DIPOTONG

Upah buruh di sektor tertentu dapat disesuaikan (baca: dikurangi). Aktivis buruh menilai
kebijakan ini merugikan bahkan bagi ekonomi secara umum.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meneken beleid baru yang mengizinkan industri
terdampak pandemi COVID-19 memangkas upah buruh. Ketentuan itu tercantum dalam
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2/2021 ( PDF ) yang ditandatangani pada 15 Februari
2021.

"Bagi perusahaan industri padat karya tertentu yang terdampak pandemi COVID-19 dapat
melakukan penyesuaian besaran dan cara pembayaran upah pekerja/buruh," tulis pasal 6 ayat
(1), dikutip Rabu (17/2/2021). Pasal 6 ayat (2) menyebutkan "penyesuaian" dilakukan sesuai
kesepakatan pengusaha dan pekerja. Sementara pasal 7 mengatur lebih tegas bahwa
kesepakatan dibuat secara musyawarah dan hasilnya harus disampaikan kepada buruh.

Pasal 3 menjelaskan kriteria industri apa saja yang termasuk padat karya dan dapat
menyesuaikan upah. Industri tersebut memiliki paling sedikit 200 pekerja dan biaya tenaga kerja
menyumbang minimal 15 persen terhadap total biaya produksi. Industri padat karya yang
dimaksud juga terbatas pada enam kategori saja, yaitu industri makanan, minuman, tembakau,
tekstil dan pakaian jadi, kulit dan barang kulit, alas kaki, mainan anak, dan furnitur.

Dalam pasal 5 terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai maksud perusahaan padat karya yang
"terdampak COVID-19." Perusahaan disebut terdampak jika melakukan pembatasan kegiatan
usaha akibat kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi.
Lalu pekerja atau buruh tidak masuk bekerja dan memengaruhi kemampuan perusahaan dalam
membayar upah.

Permenaker ini berlaku 10 bulan sejak diundangkan, tertulis dalam pasal 9. Dengan kata lain
pengusaha dapat "menyesuaikan" upah hingga 31 Desember 2021.

Regulasi baru ini tentu ditentang para buruh. Presiden Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat
Pekerja Indonesia (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat mengatakan kebijakan ini membuat "para
buruh akan semakin miskin." Mirah mengatakan tanpa ada aturan resmi ini pun para pengusaha
sudah memotong gaji, dan itu melanggar aturan. Semestinya peraturan dari menteri itu berpihak
kepada pekerja dan mengamankan hak-hak pekerja, bukan sebaliknya. "Sudah keterlaluan
memotong upah. Kan itu melanggar undang-undang. Ini malah difasilitasi lewat peraturan
menteri," katanya reporter Tirto, Kamis (18/2/2021).

Dampak Pandemi Corona di RI: 1,7 Juta Buruh Dirumahkan dan Kena PHK Ia mendesak
pemerintah membatalkan aturan tersebut sebab peraturan ini juga merugikan ekonomi secara
umum. "Pemotongan upah ini dampaknya pada situasi ekonomi dan daya beli. Ekonomi juga
enggak ngangkat kalau begini. Gimana daya beli bisa stabil, konsumsi bisa dinaikkan, kalau ada
kebijakan seperti ini?" Alasan lain, para buruh sudah sangat tertekan dari berbagai sisi. Terlebih
lagi pemerintah telah meniadakan bantuan subsidi upah (BSU) sejak awal tahun. "Saya tidak
bisa membayangkan bagaimana kondisi [buruh] yang sudah ditekan dengan pandemi juga
135