Page 137 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 FEBRUARI 2021
P. 137
tertekan dari sisi ekonomi," katanya. "Ini memicu depresi." "Intinya saya harap ini aturan
dibatalkan. Kalau urusannya sudah menyangkut perut, aksi (demonstrasi) enggak akan
terhindarkan, sih, meskipun lagi pandemi," katanya.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan (Kamar Dagang) Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang
meminta para pekerja mengerti.
Cash flow perusahaan selama setahun terakhir terdampak pandemi terutama sektor padat karya
yang sebagian besar berorientasi ekspor. Ia berharap kebijakan baru ini bisa memperbaiki itu.
"Kebijakan ini tentu akan membuat daya tahan perusahaan dalam negeri akan semakin kuat.
Dengan adanya aturan baru, perusahaan akan semakin kuat untuk tetap bertahan sambil
menunggu proses pemulihan ekonomi ke masa normal," ujar dia kepada reporter Tirto, Kamis.
Peneliti dari lembaga kajian ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef)
Rusli Abdullah mengatakan pemotongan upah jelas akan membuat "roda ekonomi akan
terganggu." "Pemotongan buruh ini akan memengaruhi daya beli," terang dia kepada reporter
Tirto, Kamis.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut konsumsi rumah tangga menyumbang 57,66 persen
terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Karena itu mengembalikan tingkat konsumsi
masyarakat menjadi salah satu kunci untuk memulihkan ekonomi. Niat pemerintah yang
berusaha meningkatkan konsumsi bertolak belakang dengan kebijakan memperbolehkan
pemotongan upah buruh.
"Pemerintah perlu kaji ulang aturan ini atau berikan stimulus ke pekerja maupun ke perusahaan.
Supaya tidak ganggu konsumsi yang di bawah ini," katanya.
Pandemi Memperlebar Ketimpangan Kaya-Miskin di Indonesia dan Dunia.
136
