Page 167 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 FEBRUARI 2021
P. 167
ATURAN UPAH INDUSTRI, DEPENAS: TAK CUMA LINDUNGI PENGUSAHA
JAKARTA - Permenaker No. 20/2021 tentang pelaksanaan pengupahan kepada industri padat
karya tertentu dinilai memberikan perlindungan yang mendasar kepada para pekerja serta
mendorong proses pemulihan arus kas perusahaan.
Menurut Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Unsur Pengusaha Bob Azzam,
peraturan tersebut akan menjadi kendaraan bagi perusahaan dalam melindungi pekerja melalui
penyesuaian upah, bukan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) ketika berlaku 31 Desember
2021.
"Aturan ini bukan hanya semata-mata melindungi perusahaan, tapi juga buruh, supaya tidak ada
lagi PHK. Pasalnya, dalam perlindungan terhadap buruh, hal yang utama adalah perlindungan
pekerjaan. Setelah itu, barulah kita bicara upah dan sebagainya," ujar Bob kepada, Kamis
(18/2/2021).
Permenaker ini, lanjutnya, juga mendorong terjadinya perundingan bipartit antara pengusaha
dan pekerja. Kondisi tersebut diperlukan lantaran pihak-pihak perunding paling tahu mengenai
kondisi perusahaan.
Kendati demikian, Bob menilai kekhawatiran yang muncul sebagai hal yang wajar. Namun,
kekhawatiran tersebut tidak diharapkan justru menjadi batu pengganjal yang menghalangi
perusahaan dalam memberikan perlindungan pekerjaan kepada pekerja.
Dia menambahkan, dunia usaha pun juga memerlukan peran pemerintah dalam implementasi
permenaker tersebut. "Soal batasan penyesuaian upah, bipartitnya yang paling tahu. Namun,
setidaknya pemerintah memberikan referensi angkalah soal pembatasan tersebut," kata Bob.
Selain itu, dia menilai bimbingan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) diperlukan
agar perundingan bisa berlangsung adil.
"Terutama untuk perusahaan-perusahaan kecil, bisa lebih diutamakan oleh pemerintah untuk
dibimbing. Pasalnya, pangsa perusahaan kecil di Indonesia jumlahnya sekitar 97 persen dari
total. Sementara perusahaan besar memiliki sarana dan prasarana lebih lengkap untuk
melakukan perundingan bipartit secara transparan. Jadi wajar yang kecil-kecil diberikan
bimbingan dari pemerintah," tuturnya.
166
