Page 28 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 agustus 2019
P. 28
untuk menghadapi perubahan teknologi dan Industri 4.0 yang berdampak pada
sektor ketenagakerjaan serta peningkatan kapasitas dan daya saing SDM melalui
pelatihan vokasi.
Dalam kesempatan tersebut, Menaker kembali mendorong seluruh pemangku
kepentingan bidang ketenagakerjaan, termasuk serikat pekerja, untuk ikut
berinvestasi dalam pengembangan SDM, sebagai upaya penciptaan SDM kompeten
dalam jumlah besar yang memang membutuhkan partisipasi seluruh pihak.
Ia mengatakan, saat ini Indonesia memiliki 21 balai latihan kerja (BLK) pemerintah
di bawah pembinaan langsung Kementerian Ketenagakerjaan atau unit pelaksana
teknis pusat (UPTP) yang tersebar di 13 provinsi.
Menurut Hanif, jumlah tersebut masih sangat kurang, meskipun secara keseluruhan,
jumlah BLK yang dioperasikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah baru
sekitar 305 BLK. Bahkan jika ditambahkan dengan pusat pelatihan industri dan LPK
swasta, kapasitas pelatihan pun masih kurang.
Desa Migran
Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Khairul Anwar
mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun Desa Migran
Produktif (Desmigratif) sejak tahun 2016. Hingga tahun 2019, sebanyak 402
Desmigratif telah terbangun. Ini dilakukan sebagai upaya perlindungan pekerja
migran dan keluarganya.
"Pembentukan Desmigratif merupakan salah satu solusi dan bentuk kepedulian serta
kehadiran negara dalam meningkatkan pelayanan perlindungan kepada Calon PMI
ataupun PMI dan anggota keluarganya, yang bersifat terkoordinasi dan terintegrasi
antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya," katanya.
Khairul menjelaskan, Desmigratif adalah upaya melindungi pekerja migran dan
keluarganya sejak dari desa. Program ini menuntut peran aktif hingga satuan unit
pemerintahan terkecil, yakni pemerintah desa, dalam menyediakan layanan
informasi, memberdayakan potensi desa, mengelola koperasi desa, hingga
pendidikan anak-anak pekerja migran.
Ia pun mengajak seluruh pihak, baik lintas kementerian/lembaga maupun
pemerintah daerah, untuk memberikan perhatian lebih terhadap program tersebut.
ruf/Ant/E-3
Page 27 of 49.
