Page 33 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 agustus 2019
P. 33
Title SOAL POTONG GAJI KARYAWAN PLN, SP: NASIB OUTSOURCING DIPERHATIKAN
Media Name tirto.id
Pub. Date 08 Agustus 2019
Page/URL https://tirto.id/soal-potong-gaji-karyawan-pln-sp-nasib-outsourcing-di perhatikan-efSy
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Pemerintah diminta memperhatikan nasib pekerja outsourcing PLN terkait
pemotongan gaji karyawan untuk membayar kerugian akibat pemadaman listrik
massal waktu lalu.
Terkait isu pemotongan gaji karyawan PT PLN (Persero) akibat kerugian
pemadaman listrik massal, Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat
Pekerja Metal Indonesia (SPEE FSPMI) meminta pemerintah memperhatikan nasib
pekerja outsourcing PLN.
PT PLN (Persero) bakal memotong gaji 40 ribu karyawannya untuk menutup
kerugian akibat mati listrik massal yang mencapai Rp839 miliar.
Menurut SPEE FSPMI, pemerintah seharusnya memberdayakan para outsourcing
untuk menyelesaikan masalah blackout beberapa waktu lalu. Sebab, para pegawai
outsourcing yang mayoritas teknisi itu lah yang memperbaiki masalah kelistrikan
saat blackout .
"Kalau Pak Jokowi bilang direksi pinter, justru yang secara teknis bekerja keras
untuk memulihkan ketika listrik padam adalah pekerja PLN; yang ironisnya,
sebagian besar dari mereka berstatus outsourcing. Bahkan mereka mempertaruhkan
nyawa untuk memastikan listrik kembali menyala," kata Sekretaris Umum Pimpinan
Pusat Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
(SPEE FSPMI), Slamet Riyadi dalam keterangan tertulis, Kamis (8/8/2019).
Slamet memandang, pemerintah sebaiknya menaruh perhatian terhadap nasib
buruh outsourcing PLN dengan mengangkat mereka menjadi karyawan BUMN di
PLN. Sebab, sistem outsourcing di PLN sudah menciderai amanat UUD 45 khususnya
pasal 33.
Ia beralasan sistem outsourcing adalah bentuk tahapan privatisasi PLN, yang
dampaknya bukan hanya merugikan pekerja outsourcing , tetapi juga merugikan
rakyat.
" Black out yang telah terjadi seharusnya menjadi pelajaran bagi rakyat dan negara
bahwa kedaulatan energi Indonesia lemah. Pengelolaan energi harus dikembalikan
sepenuhnya kepada negara, bukan sebagian diserahkan ke swasta," kata Slamet.
Slamet pun mengungkit janji pemerintah lewat DPR tentang rekomendasi
Page 32 of 49.
