Page 225 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER 2020
P. 225
Judul Disnaker DKI Bakal Tolak Penundaan Kenaikan UMP Perusahaan
Langgar Protokol Kesehatan
Nama Media merdeka.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.merdeka.com/jakarta/disnaker-dki-bakal-tolak-
penundaan-kenaikan-ump-perusahaan-langgar-protokol-
kesehatan.html
Jurnalis Yunita Amalia
Tanggal 2020-11-12 10:31:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI) Dilihat dulu pelanggarannya seperti
apa. Kalau pelanggaran karena protokol kesehatan enggak ada kaitannya UMP. Kalau dia
mengoperasikan harusnya 50 persen tapi masih 100 persen dengan alasan kejar tender, itu jelas
berarti tidak terdampak. Tidak kita setujui permohonannya
Ringkasan
Penerapan upah minimum provinsi (UMP) 2021 di DKI Jakarta tidak serta merta dijalankan
sejumlah perusahaan. Pemprov memberi kelonggaran perusahaan terdampak buruk dari
pandemi Covid-19 agar tidak menaikkan UMP terhadap karyawannya di tahun depan.
Kendati adanya pelonggaran, Pemprov memasang standar dan penilaian bagi perusahaan yang
boleh tidak menaikkan UMP.
Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI, Andri Yansyah mengatakan, perusahaan yang kerap melanggar
protokol kesehatan selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi patut
dipertimbangkan jika mereka mengajukan permohonan tidak menaikkan UMP.
224
