Page 226 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER 2020
P. 226
DISNAKER DKI BAKAL TOLAK PENUNDAAN KENAIKAN UMP PERUSAHAAN
LANGGAR PROTOKOL KESEHATAN
Penerapan upah minimum provinsi (UMP) 2021 di DKI Jakarta tidak serta merta dijalankan
sejumlah perusahaan. Pemprov memberi kelonggaran perusahaan terdampak buruk dari
pandemi Covid-19 agar tidak menaikkan UMP terhadap karyawannya di tahun depan.
Kendati adanya pelonggaran, Pemprov memasang standar dan penilaian bagi perusahaan yang
boleh tidak menaikkan UMP.
Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI, Andri Yansyah mengatakan, perusahaan yang kerap melanggar
protokol kesehatan selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi patut
dipertimbangkan jika mereka mengajukan permohonan tidak menaikkan UMP.
"Dilihat dulu pelanggarannya seperti apa. Kalau pelanggaran karena protokol kesehatan enggak
ada kaitannya UMP. Kalau dia mengoperasikan harusnya 50 persen tapi masih 100 persen
dengan alasan kejar tender, itu jelas berarti tidak terdampak. Tidak kita setujui permohonannya,"
katanya di Jakarta, Kamis (12/11).
Selama PSBB transisi kedua, dia mengungkapkan, ada 10 perusahaan yang melanggar protokol
kesehatan. Namun ia tidak merinci perusahaan yang disebutnya melanggar.
Dalam aturan tentang PSBB transisi, Pemprov DKI memberikan ketentuan batas maskimal orang
yang berada dalam satu gedung. Misalnya perkantoran, yang dibatasi maksimal hanya 50 persen
dari kapasitas.
Kemudian, Pemprov menambahkan lima protokol saat karyawan yang bekerja di kantor, yakni;
1. Membuat sistem pendataan pengunjung di perusahaan yang sekurang-kurangnya terdiri dari
nama pengunjung, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor handphone, waktu
berkunjung/bekerja. Sistem pendataan dapat berbentuk manual atau digital.
2. Menyerahkan data pengunjung secara tertulis kepada Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga
Kerja, Transmigrasi dan Energi (DTKTE) sebagai upaya penelusuran penyelidikan epidemiologi.
3. Melakukan penyesuaian jam kerja dan shift kerja dengan jeda minimal antar shift 3 (tiga) jam.
4. Memaksimalkan penggunaan teknologi dan/atau rekayasa engineering dalam melaksanakan
aktivitas kerja serta untuk mencegah kerumunan atau kontak langsung.
5. Bila ditemukan klaster (bekerja bersama, berinteraksi dekat) di sebuah tempat kerja, maka
wajib melakukan penutupan tempat kerja selama 3 x 24 jam untuk desinfeksi.
[fik].
225
