Page 250 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER 2020

KETUA DEWAN PENGUPAHAN JATIM MINTA UMK DI 38 KABUPATEN/KOTA NAIK

Ketua Dewan Pengupahan Jatim dari pekerja dan ketua SPSI Jatim, Ahmad Fauzi menanggapi
mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021, naik sebesar 5,65 persen atau sebesar Rp
1.868.777.

Fauzi mengatakan UMK di 38 kabupaten/kota di Jatim harus naik. Karena, tidak semua
perusahaan terdampak COVID-19 "UMK di Jatim tetap harus yang menentukan ya daerah Jatim.
Surat menteri soal imbauan tidak naik UMK, menurut saya kurang pas. Kalau naik besar tidak
ada dasar. Kalau tidak naik juga tidak ada dasar. Tidak semua perusahaan terdampak saat
pandemi. Ada produktivitasnya malah meningkat karena pandemi," ujarnya. Kamis, (12/11/20).

Penetapan UMK harus sepenuhnya diserahkan ke wali kota, bupati dan gubernur. Tanggal 13
besok terakhir kita rekom kepala daerah untuk segera setor. Kita carikan formula solusi
bagaimana, agar dinaikkan," lanjutnya.

Fauzi menjelaskan, kenaikan UMK penting, karena pekerja saat ini wajib menggunakan protokol
kesehatan demi mencegah COVID-19. Sementara, pembelian masker, hand sanitizer harus
dilakukan secara mandiri oleh pekerja.

"Yang kena pandemi bukam hanya dunia usaha, tapi juga pekerja. Pekerja mengeluarkan dana
membeli masker. Berapa nilai pantas yang dinaikkan, akan kita rumuskan. Tanggal 21 November
nanti akan diumumkan penetapan UMK di Jatim," tegasnya.

Berbeda dengan ucapan Himawan, Fauzi justru menyebut UMK di 38 kabupaten/kota di Jatim
mayoritas angkanya naik.

"Rata-rata naik. Nanti kita akan pelajari. Karena kalau tidak naik, mereka akan memakai UMK
tahun 2020 untuk diterapkan di tahun 2021. Sedangkan pekerja wajib mematuhi protokol
kesehatan dan membeli masker dengan uang pribadi," pungkasnya.

\

249