Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER 2020
P. 78
Walikota Madiun, Maidi mengatakan, keputusan itu menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021
pada Masa Pandemi Covid-19. Maidi menyebut, jika upah dinaikkan dikhawatirkan perusahaan
tidak mampu menggaji karyawan sehingga berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK)
secara besar-besaran.
"Masa covid-19 ini pengusaha itu sudah mati-matian untuk membangkitkan usahanya. Kalau
upahnya naik, mau bangkit dari mana. Costnya saja sudah tinggi dan pembeli justru berkurang.
Maka untuk UMK Kota Madiun kita mengikuti sesuai SE Menaker. Tapi kalau covid-19 ini selesai,
pengusaha bisa bangkit, maka UMK juga harus dinaikkan," ungkapnya, Kamis (12/11/2020).
Orang nomor satu di Kota Madiun ini menyatakan, jika sewaktu-waktu pandemi covid-19
berakhir, maka akan dilakukan pembahasan soal kenaikan UMK. Karenanya ia meminta pekerja
bersabar dan memaklumi kondisi yang ada untuk kesejahteraan bersama.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menetapkan dan
mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur tahun 2021 sebesar
Rp1.868.777. Besaran UMP itu dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor :
188/498/KPTS/013/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2021. Besaran UMP
tahun 2021 tersebut mengalami kenaikan sekitar Rp100 ribu atau 5,65 persen dari UMP tahun
2020 sebesar Rp1.768.777.
77
