Page 41 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 APRIL 2021

Unit Pembina Jabatan Fungsional bertema "Proyeksi Masa Depan Jabatan Fungsional Pasca
Penyetaraan dan Inpassing Nasional" di kota Bogor, Jawa Barat, Senin (5/4/2021) malam.

SEKJEN KEMNAKER: PEJABAT FUNGSIONAL DITUNTUT MILIKI KOMPETENSI
KOLABORATIF

BOGOR - Pejabat Fungsional di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) harus bisa
menyesuaikan dengan perkembangan zaman karena sifatnya yang mandiri dan lincah. Terlebih
pola kerja jabatan fungsional terkait erat dengan era digitalisasi melalui sistem flexible working
arrangement dengan regulasi proses bisnis yang sederhana.

"Meskipun bersifat mandiri, pejabat fungsional juga dituntut untuk bisa memiliki kompetensi
kolaboratif dengan jabatan lain sehingga semua bisa bersinergi, bekerjasama dalam sebuah
orkestra ketenagakerjaan yang dinamis, produktif dan melayani," kata Sekjen Kemnaker Anwar
Sanusi saat memberikan sambutan Rakor Unit Pembina Jabatan Fungsional bertema "Proyeksi
Masa Depan Jabatan Fungsional Pasca Penyetaraan dan Inpassing Nasional" di kota Bogor, Jawa
Barat, Senin (5/4/2021) malam.

Sekjen Anwar menyatakan dengan kekuatan berjumlah 1904 orang Pejabat Fungsional pasca
penyetaraan dari total 3669 pegawai kemnaker, memberikan angin segar upaya percepatan
kinerja secara teknis dalam pelaksanaan program kegiatan, mengingat setiap fungsional memiliki
target kinerja yang lebih terukur. "Harus kita sadari bersama, bahwa SDM Jabatan Fungsional
yang berkualitas tidak akan bisa bertahan jika dalam pengelolaannya tidak dilaksanakan secara
baik," katanya.

Sekjen Anwar Sanusi menilai untuk menduduki jabatan fungsional dibutuhkan persyaratan
keahlian atau kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan tersebut. Program pengembangan
jabatan fungsional telah terencana dan jelas sehingga memudahkan pengembangan karir
pegawai. "Begitu juga dengan penilaian kinerja yang rasional melalui tolok ukur yang jelas,
hasilnya objektif dan terukur," katanya.

Sekjen mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan SK Sekjen No:1/ 0235/KP 0804/3/2021
tentang Unit Pembina Jabatan Fungsional yang memiliki tanggung jawab terhadap
pengembangan kompetensi yang rekomendasinya akan didasarkan melalui Human Capital
Development Plan yang sedang disusun, Penilaian Angka Kredit dan pembentukan Tim Penilai
Instansi Angka Kredit.

"Tentunya ini membutuhkan koordinasi dan kerja sama Sekjen melalui Biro Organisasi dan SDM
Aparatur. Karena meskipun kita hanya sebagai pengguna, namun kewajiban tersebut tetap harus
dilaksanakan oleh instansi pengguna dengan tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah
diatur oleh instansi pembina," kata Sekjen.

Sekjen tak mengelak, bahwa tanggungjawab ini juga semakin besar kepada Unit Teknis Pembina
Jabatan Fungsional Ketenagakerjaan yaitu Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan
Industrial, Instruktur, Penguji K3 dan Pengantar Kerja mengingat tuntutan pejabat fungsional
Ketenagakerjaan di pusat dan daerah menjadi lebih komplek.

Dalam kesempatan tersebut, Sekjen menyambut baik pembentukan jabatan fungsional baru
analis ketenagakerjaan, dan berharap fungsional ini bisa menyajikan data sekaligus rekomendasi
kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Sementara Kepala Biro SDM Kemnaker Helmiaty Basri mengatakan tujuan Rakor ini adalah
memberikan guidence atau pedoman kepada para unit pembina teknis 32 jabatan fungsional di

40