Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 APRIL 2021

BURUH MINTA MENAKER TIDAK KELUARKAN SURAT EDARAN PEMBAYARAN THR
DICICIL
JAKARTA, - Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban
meminta agar pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun ini tidak dicicil.

Dia pun berharap agar Menteri Ketenagakerjaan tak lagi mengeluarkan surat edaran yang
menyatakan bahwa THR bisa ditunda atau dicicil. Menurut Elly, bila terdapat surat edaran
mengenai pembayaran THR ini, maka hal ini akan melegitimasi perusahaan-perusahaan yang
sebenarnya sudah mampu atau pulih untuk mencicil atau menunda pembayaran THR.

Elly mengatakan, meski surat edaran ini belum dikeluarkan, tetapi dia mengatakan para buruh
sudah ditakutkan atas wacana ini. Bahkan, para buruh sudah mengancam dan bertanya kapan
aksi menolak kebijakan THR yang dicicil akan dilakukan.

"Sementara kami belum menentukan kapan aksi, tetapi kami akan mendorong supaya surat
edaran itu tidak keluar, kalaupun ada wacananya biar saja itu statement tidak tertulis. Tetapi
jangan ada surat edaran karena nanti akan membuat buruh semakin menderita," kata Elly
kepada Kontan.co.id, Selasa (6/4/2021).

Meski demikian, Elly pun mengatakan, perundingan bipartit mengenai pembayaran THR ini masih
bisa dilakukan. Khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang belum pulih, misalnya yang
bergerak di sektor perhotelan hingga retail dan lainnya.

Perundingan tersebut harus dilakukan secara transparan dengan menunjukkan pembukuan atau
laporan keuangan selama 2 tahun terakhir.

"Kalau misalnya bisa ditunjukkan benar-benar pembukuannya, laporan keuangannya selama 2
tahun terakhir, dibicarakan dan transparansi antara perwakilan buruh dan manajemen, dan
diperlihatkan juga kepada Dinas Ketenagakerjaan baru dibuat seperti apa keputusannya apakah
dengan mencicil. Jangan dipukul rata bisa mencicil dengan alasan tidak produksi atau tidak
melakukan kegiatan," katanya.

Lebih lanjut, Elly juga meminta pemerintah satu suara atas keputusan yang diambil. Hal ini
mengingat adanya pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
yang meminta pengusaha untuk membayar THR secara penuh, di satu sisi Menteri
Ketenagakerjaan masih menyusun skema pembayaran THR.

"Kedua menteri ini jangan ada 2 opini. Mereka kan sama-sama pemerintah. Ikuti saja apa yang
dikatakan Pak Airlangga, memang akan ada kekecewaan para pengusaha, tapi kan kita sudah
melihat ekonominya sudah bangun, walau masih ada seperti hotel dan retail yang masih
terpengaruh," jelasnya.

Hal senada pun diungkapkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said
Iqbal. Dia meminta supaya pembayaran THR tidak dicicil tahun ini.

Namun, bila ada perusahaan yang masih terpuruk, solusi yang bisa dilakukan adalah berunding
dengan serikat pekerja atau perwakilan buruh dengan memberikan laporan keuangan selama 2
tahun terakhir. Setelahnya, buruh dan perwakilan manajemen menghadap Dinas
Ketenagakerjaan untuk melihat apakah perusahaan tersebut mampu atau tidak membayar THR.
Sehingga bukti yang terlihat tak hanya dari kasat mata tetapi juga akuntabel dan terukur.

"Apakah bisa dilakukan bipartit, bisa saja, sepanjang ada bukti-bukti kasat mata yang terlihat
dan laporan pembukuan perusahaan yang merugi dalam 2 tahun terakhir yang diserahkan ke
dinkes dengan terlebih dahulu melakukan negosiasi ke serikat pekerja atau perwakilan buruh,"
katanya. (Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Khomarul Hidayat)

36