Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 APRIL 2021

fungsional dapat bersinergi, bekerja sama dalam sebuah orkestra ketenagakerjaan yang dinamis,
produktif, dan melayani," imbuhnya, seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima,
Selasa (6/4/2021).

SESUAIKAN PERKEMBANGAN JAMAN, PEJABAT FUNGSIONAL KEMNAKER HARUS
BERKOLABORATIF

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaa ( Kemnaker ) Anwar Sanusi
mengatakan, pejabat fungsional dituntut untuk memiliki kompetensi kolaboratif dengan jabatan
lain meskipun kinerjanya bersifat mandiri dan lincah.

"Hal ini bertujuan menjadikan pejabat fungsional dapat bersinergi, bekerja sama dalam sebuah
orkestra ketenagakerjaan yang dinamis, produktif, dan melayani," imbuhnya, seperti dalam
keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Selasa (6/4/2021).

Untuk itu, pejabat fungsional di lingkungan Kemnaker harus dapat menyesuaikan dengan
perkembangan zaman.

Terlebih pola kerja jabatan fungsional terkait erat dengan era digitalisasi melalui sistem flexible
working arrangement (FWA) dengan regulasi proses bisnis yang sederhana.

Pernyataan tersebut Anwar sampaikan saat memberikan sambutan Rapat Koordinasi (Rakor)
Unit Pembina Jabatan Fungsional bertema "Proyeksi Masa Depan Jabatan Fungsional Pasca
Penyetaraan dan Inpassing Nasional" di kota Bogor, Jawa Barat (Jabar), Senin (5/4/2021).

Dalam kesempatan itu, ia menyatakan, dari total 3669 pegawai Kemnaker, sebanyak 1904
pejabat fungsional setelah penyetaraan memberikan angin segar pada upaya percepatan kinerja
secara teknis dalam pelaksanaan program kegiatan.

"Setiap fungsional memiliki target kinerja yang lebih terukur. Maka dari itu, harus disadari
bersama bahwa sumber daya manusia (SDM) jabatan fungsional berkualitas tidak akan bisa
bertahan jika pengelolaannya tidak dilaksanakan secara baik," kata Anwar.

Ia menilai, untuk menduduki jabatan fungsional dibutuhkan persyaratan keahlian atau
kompetensi yang dipersyaratkan jabatan tersebut.
Dengan persyaratan, kata Anwar, program pengembangan jabatan fungsional akan lebih
terencana dan jelas, sehingga dapat memudahkan pengembangan karier pegawai.

"Begitu pula dengan penilaian kinerja rasional akan menghasilkan nilai objektif apabila melalui
tolok ukur yang jelas," ujarnya.

Anwar menjelaskan, pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Sekjen Nomor 1/
0235/KP 0804/3/2021 tentang unit pembina jabatan fungsional.

Dalam SK Sekjen tersebut, jabatan fungsional harus memiliki tanggung jawab terhadap
pengembangan kompetensi.

Adapun rekomendasi kompetensi akan didasarkan melalui Human Capital Development Plan
(HCDP). Program ini sedang disusun oleh penilaian angka kredit dan pembentukan tim penilai
instansi angka kredit.

"Penyusunan ini membutuhkan koordinasi dan kerja sama sekjen melalui biro organisasi dan
SDM Aparatur," kata Anwar.

31