Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 APRIL 2021

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan belum memutuskan skema pembayaran tunjangan hari raya
(THR) pada tahun ini. Pembahasan masih dilakukan dalam forum tripartit yang melibatkan
Kementerian Ketenagakerjaan, pelaku usaha, dan serikat pekerja. Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) mengusulkan dibukanya opsi pembayaran THR dengan skema cicilan seperti tahun lalu,
sebagai keringanan bagi perusahaan yang masih terkena dampak pandemi Covid-19. “Di sisi
lain, kami merekomendasikan perusahaan yang tidak terdampak untuk membayar penuh,” ujar
Ketua Bidang Organisasi Apindo yang juga Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional, Adi
Mahfudz, kepada Tempo, kemarin.

BERSELISIH SKEMA PEMBAYARAN THR

Kementerian Ketenagakerjaan belum memutuskan skema pembayaran tunjangan hari raya
(THR) pada tahun ini. Pembahasan masih dilakukan dalam forum tripartit yang melibatkan
Kementerian Ketenagakerjaan, pelaku usaha, dan serikat pekerja. Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) mengusulkan dibukanya opsi pembayaran THR dengan skema cicilan seperti tahun lalu,
sebagai keringanan bagi perusahaan yang masih terkena dampak pandemi Covid-19.

“Di sisi lain, kami merekomendasikan perusahaan yang tidak terdampak untuk membayar
penuh,” ujar Ketua Bidang Organisasi Apindo yang juga Wakil Ketua Dewan Pengupahan
Nasional, Adi Mahfudz, kepada Tempo, kemarin.

Asosiasi meminta skema pembayaran THR disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Guna
mengetahui kemampuan perusahaan, perundingan bipartit antara pengusaha dan pekerja
ditawarkan sebagai solusi. “Biasanya, perusahaan besar sudah mengalokasikan anggaran THR
jauh-jauh hari. Tapi, bagi perusahaan yang belum mampu, sebaiknya ada fleksibilitas,” katanya.

Adi menuturkan, di tengah situasi perekonomian yang masih lemah, pelaku usaha sebisa
mungkin memprioritaskan menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK). “THR dicicil lebih
baik, tanpa mengurangi hak pekerja, karena jangankan mempertahankan THR,
mempertahankan keberlangsungan usaha pun sudah sulit.”

Ia berujar, Apindo telah mengirim surat kepada Kementerian Ketenagakerjaan yang berisi usul
untuk mengedepankan forum bipartit dalam pembayaran THR 2021. Rekomendasi langsung, dia
menambahkan, akan disampaikan secara spesifik dalam pembahasan di bawah tim kerja Dewan
Pengupahan Nasional dan forum tripartit.

“Masih dibahas terus. Saat ini baru satu kali pleno, dan itu juga belum spesifik menyinggung
THR. Biasanya, di pekan pertama bulan puasa, ada pembahasan lagi,” dia mengungkapkan.

Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Bob Azam,
sependapat dengan Apindo. Dia menyebutkan, pemerintah perlu memberikan kebijakan khusus
bagi sektor usaha yang kinerjanya belum pulih. “Belum semua sektor pulih. Kami mengharapkan,
bagi yang belum pulih, bisa diberikan kesempatan untuk dibicarakan secara bipartit,” ujarnya.
Sektor yang belum pulih tersebut, dia mencontohkan, adalah pariwisata, transportasi, retail, dan
sebagian manufaktur.
Sebaliknya, asosiasi buruh dan serikat pekerja sepakat menolak wacana pembayaran THR cicilan.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek), Mirah Sumirat, meminta Kementerian
Ketenagakerjaan tak lagi menerbitkan surat edaran yang membolehkan pelaku usaha membayar
THR secara bertahap. “Surat edaran itu berpotensi disalahgunakan oleh perusahaan yang nakal.
Mereka merasa mendapat dukungan dari pemerintah dan akhirnya pekerja yang dirugikan,” ucap
Mirah.
26