Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 APRIL 2021

Ia menuturkan, Aspek menerima banyak laporan perihal tunggakan pembayaran THR. Padahal,
berdasarkan aturan Kementerian Ketenagakerjaan, pembayaran cicilan THR 2020 paling lambat
dilakukan pada Desember 2020. Mirah mengatakan, Aspek mengusulkan supaya pemerintah
mendorong mekanisme perundingan bipartit untuk menyelesaikan masalah THR.

“Buruh paham betul kondisi tempat kerjanya. Kalau memang kondisi perusahaan tidak
memungkinkan untuk membayar THR, silakan dicari solusi bersama,” katanya. Dialog yang
terbuka antara pekerja dan perusahaan, ia menilai, lebih efektif untuk menyelesaikan persoalan
pembayaran THR.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menimpali, perusahaan harus
menyampaikan laporan keuangannya selama dua tahun secara terbuka kepada pekerja,
sehingga penilaian keputusan mengenai skema pembayaran THR dapat diambil dengan bijak.
Selain itu, serikat pekerja dan manajemen bisa menghadap dinas ketenagakerjaan untuk
mendapatkan sudut pandang yang memperkuat keputusan. “Pemerintah dapat memeriksa
apakah mampu membayar atau tidak,” ujarnya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan semua usul dari pengusaha ataupun pekerja
akan ditampung dan dibahas oleh tim kerja Dewan Pengupahan Nasional serta Badan Pekerja
Tripartit Nasional. “Semua masukan akan disusun oleh tim kerja tersebut dan disampaikan
melalui rapat pleno. Kami masih menunggu laporan untuk mengambil keputusan mengenai
pembayaran THR,” kata Menteri Ida.
Adapun Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pengusaha membayar
penuh THR pekerja pada tahun ini. Dia beralasan, hal tersebut dapat dilakukan karena
pemerintah telah mengucurkan berbagai insentif kepada pelaku usaha yang terkena dampak
pandemi. Di antaranya ialah fasilitas relaksasi kredit, keringanan perpajakan, hingga kemudahan
mendapatkan kredit modal kerja tambahan.

27