Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 APRIL 2021

tiga perusahaan yang masing-masing baru membayar THR sebesar 50 persen, Rp 250 ribu, dan
tidak jelas pelunasannya. Di Jawa Barat, ada juga perusahaan yang belum melunasi THR hingga
akhirnya tutup. Ihwal masih adanya perusahaan yang belum melunasi THR 2020, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziah sebelumnya menyebutkan semua laporan tersebut sudah
ditindaklanjuti oleh dinas ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota. “Pengaduan soal cara
pembayaran THR atau pengawasan penegakan hukum bagi pelaku usaha yang tidak membayar
THR semuanya sudah ditindaklanjuti," ucap Ida.

ASOSIASI PEKERJA TAGIH PELUNASAN THR TAHUN LALU

Sejumlah asosiasi pekerja menyesalkan masih adanya perusahaan yang belum melunasi atau
tidak membayarkan tunjangan hari raya (THR) pada tahun lalu. Sekretaris Jenderal Serikat
Pekerja Nasional Ramidi Abdul berujar bahwa perusahaan-perusahaan yang belum
membayarkan THR 2020 antara lain berasal dari sektor alas kaki, tekstil, dan garmen.
Menurut dia, setidaknya ada dua perusahaan di DKI Jakarta yang baru membayar THR sebesar
75 persen dan satu perusahaan yang baru membayar 15 persen. Sementara itu, di Banten, kata
dia, ada tiga perusahaan yang masing-masing baru membayar THR sebesar 50 persen, Rp 250
ribu, dan tidak jelas pelunasannya. Di Jawa Barat, ada juga perusahaan yang belum melunasi
THR hingga akhirnya tutup.

"Data sektor lain sedang disusun. Prediksi kami, masih ada sekitar 20 perusahaan (yang belum
melunasi THR) dengan total karyawan 20 ribu orang," ujar Ramidi kepada Tempo, kemarin.

Ia mengungkapkan, tidak ada mekanisme perundingan bagi perusahaan yang belum melunasi
THR. Sebab, ketentuan hukum pembayaran THR sudah ada, yaitu dibayar sebelum Idul Fitri. Ia
berujar, perusahaan yang hingga Desember 2020 belum membayar THR dianggap melakukan
tindak pidana karena tidak membayar hak buruh.
"Harapan kami, pemerintah mengambil tindakan tegas, bukan perundingan," kata Ramidi.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Mirah Sumirat menyatakan akan menolak jika
pemerintah kembali mengeluarkan surat edaran perihal skema penyesuaian pemberian THR
pada masa pandemi Covid-19. Ia berujar, pekerja telah memiliki pengalaman pahit akibat Surat
Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan 2020.

"Banyak sekali pekerja dan buruh yang sampai saat ini belum mendapat THR karena surat edaran
itu mengizinkan pembayaran THR dicicil," ujar Mirah.

Dia berkata, kewajiban THR sudah dicadangkan dari arus kas oleh banyak perusahaan jauh-jauh
hari. Biasanya, perusahaan mencadangkan dana THR sejak satu tahun sebelumnya, saat
pandemi belum ada. Karena itu, ia mengatakan, seharusnya pembayaran THR 2020 tidak
terganggu karena pandemi dimulai pada Maret-April.

"Alasan pandemi tidak masuk akal. Tapi, karena mereka dapat penguatan dari pemerintah,
penundaan THR menjadi legal," katanya.

Apabila pemerintah kembali mengeluarkan surat edaran agar pembayaran THR tahun ini bisa
dicicil, Mirah menegaskan, serikat buruh bakal menggelar demonstrasi penolakan pada 12 April.
Demonstrasi tersebut akan digelar di banyak titik, yaitu di kantor kementerian, pemerintah
daerah, dan perusahaan masing-masing.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal meminta THR tahun ini tidak dicicil
lagi seperti tahun lalu. Apalagi, kata dia, sisa THR tahun lalu masih ada yang belum dibayarkan.

22