Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 APRIL 2021
P. 24
"Kami minta Menaker tidak menerbitkan surat edaran yang bertolak belakang dengan Kemenko
Perekonomian yang minta dibayar penuh," ujar Said.
Ia menuturkan, pemerintah harusnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun
2015 yang tidak mengatur pembayaran THR dengan cara dicicil. Kalau perusahaan tidak mampu
membayar THR secara penuh karena kinerjanya masih terkena dampak pandemi, harus
dibuktikan dengan menunjukkan laporan keuangan selama dua tahun terakhir.
"Setelah itu, serikat pekerja dan manajemen perusahaan bisa menghadap dinas ketenagakerjaan
setempat. Dari situ bisa diperiksa apakah mampu atau tidak," ujar Said.
Said mengimbuhkan, sebanyak 10 ribu buruh dari 1.000 perusahaan akan menggelar
demonstrasi pada 12 April mendatang. Salah satu tuntutan buruh adalah meminta perusahaan
menyelesaikan THR tanpa dicicil. Apabila permintaan soal pembayaran THR tidak dipenuhi, ia
mengungkapkan, buruh akan melakukan aksi dengan skala yang lebih besar.
Ihwal masih adanya perusahaan yang belum melunasi THR 2020, Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziah sebelumnya menyebutkan semua laporan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh dinas
ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota. “Pengaduan soal cara pembayaran THR atau
pengawasan penegakan hukum bagi pelaku usaha yang tidak membayar THR semuanya sudah
ditindaklanjuti," ucap Ida.
23
