Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 APRIL 2021

Sebab, lanjut dia, meskipun hanya sebagai pengguna, namun kewajiban tersebut tetap harus
dilaksanakan oleh instansi pengguna dengan tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah
diatur oleh instansi pembina.

Kendati demikian, Anwar tak mengelak, bahwa tanggung jawab tersebut juga semakin besar
kepada unit teknis pembina jabatan fungsional ketenagakerjaan. Hal ini mengingat tuntutan
pejabat fungsional ketenagakerjaan di pusat dan daerah menjadi lebih komplek.

Dalam kesempatan tersebut, Anwar turut menyambut baik pembentukan jabatan fungsional
baru, yakni Analis Ketenagakerjaan.

"Saya berharap, fungsional tersebut dapat menyajikan data sekaligus rekomendasi kebijakan di
bidang Ketenagakerjaan," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro SDM Kemnaker Helmiaty Basri mengatakan, pihaknya
sedang melakukan pembahasan pembentukan jabatan fungsional analis ketenagakerjaan
dengan Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Naker).

"Kami telah mendapat ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Menpan RB) untuk jabatan fungsional baru tersebut," ujarnya.

Terkait rakor, Helmiaty menjelaskan, tujuan kegiatan ini guna memberikan guidence atau
pedoman kepada para unit pembina teknis 32 jabatan fungsional di Kemnaker.

Adapun pedoman yang dimaksud tentang manajemen karir, penilaian angka kredit, serta
pembentukan tim penilai instansi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam buku pedoman yang
telah disusun Biro SDM.

Sebagai informasi, rakor tahap satu dihadiri para Sekretaris Direktur Jenderal (Sesditjen),
Inspektorat Jenderal (Itjen), badan, dan para Kepala Biro Pusat, serta Direktur di lingkungan
Kemnaker.

Para pejabat tersebut adalah unit pembina teknis jabatan fungsional yang telah ditunjuk melalui
SK Sekjen Nomor 1/ 0235/KP 0804/3/2021 tentang unit pembina jabatan fungsional.

Para petinggi itu juga merupakan perwakilan 32 jabatan fungsional di Kemnaker sebagai
koordinator masing-masing jabatan fungsional tersebut.
Sementara itu, rakor jabatan fungsional tahap dua rencananya dilaksanakan pada Juni 2021 dan
akan berfokus pada pembinaan lima jabatan fungsional bidang Ketenagakerjaan dari Binaan
Kemnaker.

Lima jabatan itu, yakni pengawas ketenagakerjaan, mediator hubungan industrial, instruktur,
penguji keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dan pengantar kerja.

32