Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 APRIL 2021

BURUH TOLAK THR 2021 DICICI

54 Perusahaan Masih Utang Pembayaran 2020

Serikat buruh dan pekerja menolak tegas wacana pembayaran tunjangan hari raya (THR) 2021
secara dicicil. Mengingat, untuk THR tahun lalu saja, banyak perusahaan yang masih beium
melunasi pembayarannya. Hal tersebut diungkap oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) Said Iqbal, kemarin (5/4). Menurut dia, setidaknya, ada 54 perusahaan masih
berhutang pembayaran THR tahun lalu.

"Salah satunya di tekstil dan garmen. Belum lagi di sector labour intensive lain," ujarnya.

Ia merinci, berdasarkan data Serikat Pekerja Nasional (SPN), setidaknya ada 10 ribu orang
pekerja yang belum dibayar THR 2020-nya secara penuh. Fakta tersebut sejalan dengan data
posko pengaduan THR Kemen-terian Ketenagakerjaan. Di mana, tercatat sebanyak 336
perusahaan diadukan oleh 453 pekerja karena dinilai melakukan pelanggaran terkait
pembayaran THR. Detailnya, 226 pengaduan akibat THR tidak dibayarkan, 146 pengaduan
terkait THR belum dibayarkan, 78 pengaduan karena THR terlambat bayar, dan 3 pengaduan
THR belum disepakati.

Melihat fakta tersebut, serikat pekerja tegas menolak THR tahun 2021 dibayar secara dicicil. Ia
meminta, Menteri Ketenagakerjaan tak lagi menerbitkan surat edaran yang mengizinkan
perusahaan membayar THR secara dicicil seperti tahun lalu. Apalagi sebelumnya, Menteri
Koordinator Perekonomian Airlangga Har-tarto sudah meminta pengusaha berkomitmen
membayar THR karyawan secara penuh tahun ini.

"Masa sekarang mau dicicil lagi, kapan dilunasinnya kalau dicicil kembali?" keluhnya.

Namun, lanjut dia, bila perusahaan tetap memaksa pembayaran THR dicicil maka sangat
menggambarkan keserakahan pengusaha. Apalagi sepanjang pandemi Covid-19, pemerintah
sudah memberikan berbagai insentif pada pengusaha agar usaha tetap berjalan.

Terpisah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan, bahwa skema
pembayaran THR keagamaan tahun 2021 masih dibahas. Pembahasannya melibatkan Dewan
Pengupahan Nasional (Depenas) dan Tripartit Nasional (Tripnas). Sehingga nanti diharapkan
dapat menghasilkan keputusan terbaik. Tripnas sendiri terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha,
dan pekerja/buruh. Sehingga, sudah ada saran yang disampaikan padanya mengenai langkah-
langkah terkait THR.

Saat ini, kata dia, proses pembahasan sudah berada di tangan Tim Kerja Depenas dan Badan
Pekerja Tripnas. Masukan juga telah disusun oleh kedua tim kerja tersebut.

"Kami akan mendengarkan laporan dari Tim Kerja Depenas dan Tripartit Nasional. Setelah itu
baru akan dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran TI IR," ujarnya usai menghadiri
Musyawarah Nasional (Munas) II Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) di
Semarang, Jawa Tengah, kemarin (5/4).

Diakuinya, kondisi ekonomi saat ini memang belum pulih seperti sedia kala. Meski begitu, THR
tetaplah merupakan kewajiban pengusaha kepada pekerja/buruh yang harus ditunaikan.

"THR adalah kewajiban pengusaha yang dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah pendapatan non
upah yang biasanya diberikan pada saat-saat momentum Hari Raya Keagamaan," ungkapnya.
Terkait adanya laporan pengusaha yang belum membayarkan THR tahun 2020, Ida mengaku
telah mendapat laporan tersebut. SAat ini, semua laporan sudah ditindaklanjuti oleh Disnaker
Provinsi dan Disnaker Kabupaten/ Kota.

92