Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 APRIL 2021
P. 96
Dia mengatakan sejumlah asosiasi yang telah mengadakan pertemuan dengan Apindo telah
melaporkan kemampuan dalam membayarkan THR tahun ini. Sejumlah bidang usaha, antara
lain angkutan darat, pertekstilan, pariwisata, dan sebagian ritel menyatakan ketidaksanggupan
untuk membayar THR secara penuh.
"Ketentuan soal THR harusnya tergantung kepada arus kas masing-masing perusahaan.
Sebaiknya, perusahaan yang arus kasnya bermasalah diberikan kelonggaran melalui
perundingan bipartit. Namun, bagi perusahaan yang sanggup bayar, ya harus bayar secara
penuh," ujarnya ketika dihubungi, Senin, 5 April 2021.
Dia menjelaskan, perundingan secara bipartit menjadi jalan keluar bagi sebagian besar
perusahaan di Tanah Air yang terdampak oleh pandemi Covid-19 dan mengalami masalah dalam
hal perputaran arus kas.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan skema pembayaran THR
keagamaan tahun 2021 masih dibahas dengan melibatkan Dewan Pengupahan Nasional
(Depenas) dan Tripartit Nasional (Tripnas).
"Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya
sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, baik Depenas maupun Tripnas. Nanti akan
disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional," kata Ida dalam siaran pers, Senin.
Pembahasan pun, lanjutnya, dilakukan dengan melibatkan saran dan masukan dari Dewan
Pengupahan Nasional, sehingga nanti diharapkan dapat menghasilkan keputusan terbaik.
"Kami akan mendengarkan laporan dari Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Trpartit Nasional.
Setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran THR," kata Ida.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Nasional atau SPN Ramidi Abdul menolak
permintaan pengusaha menggelar perundingan bipartit untuk pembayaran tunjangan hari raya
atau THR Lebaran 2021. Ia mendesak pengusaha memenuhi kewajiban THR kepada pekerjanya
secara penuh tanpa dicicil.
"Perlu digarisbawahi, persoalan THR di undang-undang itu sesuatu yang normatif. Tidak ada
tawar-menawar. Kami tidak akan mengusahakan perundingan itu," ujar Ramidi dalam konferensi
pers secara virtual, Senin, 5 April 2021.
BISNIS .
95
